Maluku Tenggara Barat Resmi Berubah Jadi Kepulauan Tanimbar

Didukung oleh DPRD baik ditingkat kabupaten maupun DPRD Maluku, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta pemerintah Provinsi Maluku, usulan itu diajukan ke Pemerintah Pusat melalui Pemprov Maluku.

2019-02-02 08:31:00

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) resmi berubah nama jadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Perubahan itu setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan nama.

Bupati Maluku Tenggara Barat Petrus Fatlolon mengatakan penandatanganan dilakukan tanggal 23 Januari 2019 dan diundangkan pada 28 Januari 2019 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, serta tercatat dalam lembaran Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2019.

"PP tersebut akan diserahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta tanggal 6 Februari 2019," kata Petrus di Saumlaki, Sabtu (2/2), seperti dikutip Antara.

Selanjutnya, bupati menginstruksikan kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah di daerah ini untuk melakukan penyesuaian administrasi terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019.

"Kami telah melakukan langkah-langkah nyata dalam rangka melaksanakan PP ini, seperti melakukan sosialisasi melalui SKPD terkait dan juga telah menyurati Gubernur Maluku dan nanti juga menyurati Pemda lain di Maluku untuk menginformasikan tentang perubahan nama kabupaten MTB menjadi kabupaten Kepulauan Tanimbar," katanya.

Tak hanya itu, seluruh instansi baik vertikal, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, sekolah, tokoh agama, dan seluruh pemangku kepentingan MTB juga sudah diinformasikan perihal tersebut.

Usulan perubahan nama MTB menjadi Kepulauan Tanimbar kabupaten diajukan kepada Pemerintah Pusat pada awal tahun 2018.

Didukung oleh DPRD baik ditingkat kabupaten maupun DPRD Maluku, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta pemerintah Provinsi Maluku, usulan itu diajukan ke Pemerintah Pusat melalui Pemprov Maluku.

Usulan itu dibahas oleh sejumlah kementerian teknis termasuk Sekretariat Negara, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Polhukam serta Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perubahan nama MTB menjadi Kepulauan Tanimbar didasarkan pada upaya mempertegas jati diri sebagai anak adat Tanimbar yang memiliki tatanan adat istiadat, kultur budaya serta sejarah asal-usul.

"Tanimbar merupakan jati diri kita yang ada di gugusan kepulauan ini. Tanimbar bukan satu pulau tapi terdiri dari banyak pulau. Tentu saja ada nilai plus dari penggunaan nama kepulauan Tanimbar. Kita akan mendapat perlakuan lebih dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang bukan terdiri dari kepulauan," kata bupati. "Pada tahun-tahun yang akan datang ada kebijakan anggaran yang tentu saja lebih karena kita sudah menggunakan nama kepulauan sehingga wilayah laut itu sudah akan diperhitungkan," katanya menambahkan.

Baca juga:
Uu Ruzhanul: Daerah Otonomi Baru di Jawa Barat Tak Bisa Ditawar
Pelajar Protes Pemekaran Luwu Utara ke Jokowi di Pembukaan Muktamar IPM
DPD RI desak pemerintah buka keran moratorium pemekaran daerah
Terganjal moratorium, usulan pemekaran 318 daerah masih dikaji pemerintah pusat
Fokus pembangunan infrastruktur, usulan pemekaran 314 wilayah ditunda
DPD RI dukung pemekaran DOB di perbatasan Indonesia dan Malaysia

(mdk/rhm)