Massa geruduk kantor BPJS Depok minta tunggakan Slamet diringankan

Pihak BPJS berkali-kali mengatakan tetap tidak bisa memberikan akses pelayanan kesehatan karena terbentur aturan.

Untuk ketiga kalinya massa Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok mendatangi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Depok. Mereka meminta keringanan terhadap peserta atas nama Slamet Riyadi yang menunggak Rp 1,3 juta. Karena tunggakan itu, Slamet menjadi kesulitan berobat.

Karena hingga saat ini nasib Slamet masih terkatung-katung. Dirinya belum bisa mendapatkan pelayanan BPJS. Padahal Slamet perlu segera mendapatkan perawatan.

Pihak BPJS berkali-kali mengatakan tetap tidak bisa memberikan akses pelayanan kesehatan karena terbentur aturan.

"Ya tuntutan meminta surat rekomendasi BPJS bahwa dia tidak mampu mencoret pasien. Sehingga pasien ini bisa dibantu dari alokasi dana pemerintah daerah," kata ketua DKR Depok, Roy Pangharapan, Rabu (16/3).

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo mengatakan, Pemkot diminta membuat kebijakan tentang sistem kesehatan daerah, dengan harapan pembiayaan kesehatan bagi warga bisa gratis.

"Kenapa tidak mungkin gratis, karena nantinya akan dibayar oleh pemerintah. Di sini PAD-nya yang harus dikencangkan. Biaya kesehatan digratiskan untuk yang warga tidak mampu saja," kata Hendrik.

Dia berharap tahun ini RSUD bisa perlahan menyelesaikan permasalahan yang ada. Hendrik juga tak ingin warga diberatkan dengan kenaikan tersebut.

"BPJS Depok jangan selalu beralasan ini kebijakan pusat, ya cari solusi dong. Infokan ke BPJS pusat masalah yang dihadapi masyarakat di daerah termasuk Depok, jangan jadikan masyarakat sebagai jadi sapi perahan," pungkasnya.

Baca juga:
Menunggak iuran BPJS karena tak mampu, Slamet kini tak bisa berobat