Masyarakat Kini Tak Lagi Perlu Memfotokopi KTP untuk Kepentingan Administrasi Birokrasi
Hadirnya GovTech nantinya akan meningkatkan e-Government Development Index (EGDI).
Hadirnya GovTech nantinya akan meningkatkan e-Government Development Index (EGDI).
- Fungsi IKD, Mempermudah Akses Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan dan Non-Pemerintahan
- FOTO: Pemerintah Siapkan Jurus untuk Dongkrak Daya Beli Masyarakat
- Kabupaten Trenggalek Terima Penghargaan Digital Government Award di Istana Negara
- Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024
Masyarakat Kini Tak Lagi Perlu Memfotokopi KTP untuk Kepentingan Administrasi Birokrasi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut Indonesia akan memasuki fase baru bila Government Technology (GovTech) Indonesia diterapkan.
Anas menjelaskan, GovTech akan mengintegrasikan banyak platform kementerian/lembaga dibuat berdasarkan arahan dari Presiden RI Joko Widodo.
Sementara itu, kata dia, Jokowi akan meluncurkan teknologi tersebut dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024.
“Salah satu arahan Bapak Presiden adalah mendorong birokrasi berdampak karena banyak sekali kesibukan birokrasi selama ini, tetapi dampaknya kecil untuk rakyat, bahkan sebagian tidak berdampak. Oleh karena itu, maka Bapak Presiden minta kami memangkas tumpukan kertas atau proses bisnis,” jelas Anas seperti dilansir dari Antara, Senin (27/5).
Selain itu, Anas mengatakan, hadirnya GovTech nantinya dapat mendorong pemerintahan atau birokrasi yang semakin lincah dengan menggunakan instrumen digital, dan tanpa membuat aplikasi-aplikasi baru.
“Oleh karena itu, Bapak Presiden telah mengarahkan kepada kami, sekarang dilarang untuk membuat banyak aplikasi-aplikasi baru, bahkan tidak boleh satu inovasi, satu aplikasi,” terangnya.
Ia juga menjelaskan bahwa hadirnya GovTech akan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai kemudahan, seperti tidak perlu mengisi ulang berbagai data atau memfotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Ke depan, kita akan ke dalam satu SSO, single sign-on, sehingga dengan begitu masyarakat tidak akan disibukkan lagi untuk mengisi berbagai aplikasi dan mengisi berbagai data, termasuk portal layanan yang telah terintegrasi dari berbagai layanan ke dalam satu portal,” jelasnya.
Menurut dia, hadirnya GovTech nantinya akan meningkatkan e-Government Development Index (EGDI) yang merupakan hasil survei dua tahunan United Nations (UN).
“Negara yang terbaik adalah negara yang e-Government Development Index-nya itu bagus. Nah, dari sini maka kami belajar, maka tidak ada pilihan kecuali adalah dengan digitalisasi,” tutupnya.