Mendagri Akui Perekaman e-KTP Belum Optimal, Ada 2 Juta Orang Ber-KTP Ganda
"Perekaman e-KTP sudah 97,41 persen," kata Tjahjo saat ditemui di Kompleks Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (19/2).
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan proses perekaman e-KTP hingga saat ini baru mencapai mencapai 97,41 persen. Proses perekaman masih akan terus dilakukan sebagai bentuk pelayanan publik kepada seluruh masyarakat.
"Perekaman e-KTP sudah 97,41 persen," kata Tjahjo saat ditemui di Kompleks Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (19/2).
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
-
Apa yang menjadi fokus utama Pemilu 2019? Pemilu 2019 ini menjadi salah satu pemilu tersukses dalam sejarah Indonesia.Pemilu ini memiliki tingkat partisipasi pemilih yang sangat tinggi. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin berhasil memenangkan pemilu.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
Tjahjo mengungkapkan, ada beberapa kendala yang menyebabkan proses perekaman ini belum mencapai 100 persen. Salah satunya seperti yang terjadi di Indonesia bagian timur yang dirasa masih belum cukup optimal.
"Memang yang belum optimal tinggal di Papua dan Papua Barat itu 76 persen, tapi dari hampir seluruh Indonesia sudah hampir secara penuh," imbuhnya.
Di samping itu, kendala lain adalah masih banyak ditemukan masyarakat yang memiliki KTP ganda. Sehingga hal ini menyulitkan kinerja Kemendagri dalam proses pendataan.
"Orang yang punya KTP ganda itu ada 2 juta orang. Ini mereka belum mau melaporkan kepada dukcapil," katanya.
"Juga hasil monitoring kami ke sejumlah negara-negara masih ada 20 persen warga kita yang bekerja dan kuliah di luar negeri belum mengakses data e-KTP," tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar pihak Kementerian Dalam Negeri mempercepat pembuatan e-KTP bagi masyarakat yang belum memiliki. Jika tidak dipercepat, kata JK, akan terulang kembali fenomena yang terjadi pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya.
"Harus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat pembuatan e-KTP. Kalaupun tidak bisa dicapai seperti pengalaman Pemilu atau Pilkada sebelumnya daftar kartu keluarga," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
JK juga menjelaskan masyarakat yang belum memiliki e-KTP tidak menutup kemungkinan bisa menggunakan surat keterangan. Sebab hal tersebut menyangkut hak memilih masyarakat pada saat pesta demokrasi nanti.
Baca juga:
DPR Minta Camat dan Lurah Awasi Peredaran KTP Palsu Saat Pemilu
21 Narapidana Lapas Wanita di Semarang Terancam Kehilangan Hak Politik
Puluhan Napi di Palembang Rekam E-KTP Demi Nyoblos dalam Pemilu 2019
Jelang Pemilu 2019, Warga Binaan LP Cipinang Rekam e-KTP
Jelang Pemilu, Ditjen PAS Lakukan Rekam Cetak e-KTP bagi Napi di Lapas
Status Kependudukan 1.206 Warga Solo Diblokir, Tak bisa Ikut Nyoblos Pemilu