Mendagri: Banyak OTT Kepala Daerah It's Not A Surprise For Me
Mendagri Tito Karnavian tidak heran maraknya praktik korupsi oleh kepala daerah. Dia menilai, sistem pemilihan langsung membutuhkan biaya politik yang tinggi. Sehingga mantan Kapolri itu menyebut, penangkapan kepala daerah oleh KPK bukan sesuatu yang mengagetkan.
Mendagri Tito Karnavian tidak heran maraknya praktik korupsi oleh kepala daerah. Dia menilai, sistem pemilihan langsung membutuhkan biaya politik yang tinggi. Sehingga mantan Kapolri itu menyebut, penangkapan kepala daerah oleh KPK bukan sesuatu yang mengagetkan.
"Kalau bagi saya sebagai mantan Kapolri, ada OTT-OTT penangkapan kepala daerah buat saya it's not a surprise for me," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Kapan Sepur Kluthuk Jaladara diresmikan? Kereta api uap ini diersmikan pada tahun 2009 oleh Menteri Perhubungan saat itu, Jusman Syafi'i Djamal.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia akan berlangsung? Pilkada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
Modal Jadi Kepala Daerah Besar
Tito menyebut, untuk menjadi Bupati modalnya bisa mencapai Rp50 miliar. Sementara gaji kepala daerah dia contohkan, sekitar Rp100-200 juta per bulan saja tidak menutup pengeluaran sampai menjabat lima tahun. Karena itu, Tito mengatakan hampir semua kepala daerah berpotensi melakukan korupsi.
"Apa benar saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa terus rugi? Bullshit. Saya ndak percaya," kata dia.
Maka itulah, Tito mempertanyakan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Karena, dia menilai lebih banyak hal buruk sistem pemilihan secara langsung dengan biaya Pilkada yang tinggi.
"Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi," ujar Tito.
(mdk/rnd)