Mendagri dan KPK bahas penguatan pengawasan pemda cegah korupsi
Mendagri dan KPK bahas penguatan pengawasan pemda cegah korupsi. Mendagri ingin daerah memiliki irjen yang bertugas mengawasi untuk mencegah tindak pidana korupsi. Sehingga KPK bisa fokus menangani masalah besar.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya guna menghadiri rapat koordinasi penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (apip).
Setibanya di gedung KPK, Tjahjo mengatakan pentingnya penguatan apip dalam melaksanakan tugasnya mengawasi tindak pidana korupsi di daerah. Agar ke depan tidak ada lagi pengawas pemda yang tertangkap tangan KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
"Intinya secara umum kami ingin penguatan dan pengawasan di daerah, jangan sampai urusan Rp 10 juta tertangkap tangan sampai KPK turun tangan," ujar Tjahjo, Jumat (26/5).
Dia menambahkan koordinasi ini juga dijadikan sebagai kesempatan menjelaskan fungsi Irjen di daerah dalam pengawasan apip, agar nantinya KPK tidak harus turun tangan menangani hal seperti itu.
Selain itu dia juga menyayangkan jika KPK harus turun tangan dalam melakukan pengawasan di daerah sedangkan di satu sisi di setiap daerah memiliki Irjen masing-masing.
"Kalau harus KPK yang turun hanya gara gara Rp 10 juta kan sayang," ujarnya.
"Fungsi pencegahannya diutamakan lewat Irjen harus independen. Jangan takut karena pimpinannya ini temannya di daerah sehingga KPK sampai turun ke Klaten, ke Madiun, lebih baik (KPK) fokus ke kasus yang besar," imbuhnya.
Sementara itu juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan ada tiga hal pokok yang akan dibahas pada rapat koordinasi mengenai apip hari ini. Ialah desain kelembagaan lebih independen yang akan berpengaruh terhadap kinerja apip, kedua mengenai sumber daya manusia, dan terakhir anggaran.
Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch itu menuturkan hal ini diharapkan agar tidak ada lagi penyimpangan yang dilakukan oleh Irjen di setiap daerah.
"Sanksi dapat dijatuhkan lebih efektif. Bahkan desainnya, pemberhentian Inspektur tidak bisa dilakukan langsung oleh Kepala Daerah setempat. Misalnya inspektur di kabupaten atau kota harus juga dengan persetujuan gubernur, demikian juga pemberhentian Inspektur provinsi harus dengan persetujuan Mendagri. Desain kelembagaan bertingkat ini diharapkan bisa lebih meningkatkan independensi Inspektorat melakukan pengawasan internal," ucapnya.
Baca juga:
Politisi Gerindra usul Polri bentuk Tim Densus Tindak Pidana Korupsi
Kapolri setuju usul pembentukan Densus Tipikor & minta dukungan dana
Polri yakin Densus antikorupsi bisa lebih leluasa tangkap koruptor
Polri diusulkan bentuk Densus antikorupsi, ini kata KPK
Ini daftar provinsi dan kabupaten dengan potensi kecurangan tinggi