Mendagri pastikan distribusi 7 juta blanko e-KTP sesuai prosedur
Mendagri pastikan distribusi 7 juta blanko e-KTP sesuai prosedur. Untuk diketahui pada pengadaan blanko sebelumnya, KPK menemui adanya mark-up anggaran dimana harga seharusnya Rp 4.700 justru menjadi Rp 16.000, per blanko.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya lebih berhati-hati agar proyek e-KTP bisa tepat sasaran dan tidak melenceng dari segi anggaran. Tahun ini tujuh juta blanko didistribusikan ke beberapa daerah di Indonesia yang sempat terhambat kebutuhannya.
Pengadaan lelang identitas warga berbasis elektronik ini juga dipastikan prosedural karena langsung dikomunikasikan pada Komisi Anti Korupsi (KPK) dan pengawasan BPKP dalam proses lelang tersebut.
"Sekarang pengadaan clear sudah konsultasi dengan KPK, BPKP dan lain-lain juga," kata Tjahjo usai menghadiri Musrembang Jabar, di Hotel Intercontinental, Kabupaten Bandung, Kamis (13/4).
Penandatanganan tujuh juta blanko itu dilakukan dengan sangat teliti. Hal itu untuk mengantisipasi adanya penyimpangan baik dari segi anggaran atau jumlah. Untuk diketahui pada pengadaan blanko sebelumnya, KPK menemui adanya mark-up anggaran dimana harga seharusnya Rp 4.700 justru menjadi Rp 16.000, per blanko.
"Sebelumnya bayangkan saja satu blanko yang harganya Rp 4.700 di mark up menjadi Rp 16.000. Makanya sekarang teliti," ucapnya.
Dia mengaku, blanko yang didistribusikan ini diprioritaskan untuk warga yang telah melakukan perekaman dengan status print ready record. Saat ini masih ada sekitar 6.160.452 penduduk Indonesia yang belum terekam e-KTP. Jumlah itu ditargetkan bisa dirampungkan pada November 2017 mendatang.
"Ada sekitar 6.160.452 jiwa yang belum melakukan perekaman ini. Jika dipersentasekan yakni 3,46 persen," kata Tjahjo. Data tersebut tercatat sampai akhir Maret 2017.
-
Siapa Eko Prawoto? Dilansir dari Wikipedia, Eko Prawoto merupakan seorang arsitek legendaris dari Indonesia. Pria kelahiran Purworejo, Agustus 1958 itu menerjuni dunia arsitektur sejak menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada tahun 1977.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca juga:
Tjahjo: 68 Pejabat Kemendagri bolak-balik dipanggil KPK soal e-KTP
'Rakyat makin kesal, Fahri dan Fadli Zon bela Setnov di kasus e-KTP'
Sekjen Golkar bantah Komisi III DPR selidiki pencekalan Setnov
Saksi akui sering ada pertemuan di ruko Andi Narogong bahas e-KTP
Jaksa gali persekongkolan jahat Tim Fatmawati lewat tim teknis e-KTP