Mendagri Pastikan Pj Kepala Daerah Tak Bakal Lagi Tunjuk TNI-Polri Aktif
Tito menyebut aturan mengenai utamakan penunjukan Pj dari kalangan sipil sudah dibahas oleh Menkopolhukam, Panglima TNI dan Kapolri. Selain itu aturan juga akan dituangkan dalam aturan teknis Kemendagri yang tengah digodok oleh Kemendagri.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan ke depan pihaknya tidak akan lagi menunjuk Penjabat (Pj) kepala daerah dari kalangan TNI-Polri aktif. Tito mengklaim telah menerima aspirasi masyarakat agar mengutamakan pejabat sipil menjadi Penjabat.
"Dari hasil diskusi itu ya, kita juga menangkap aspirasi dari civil society kita paham kita utamakan yang sipil dan kemungkinan besar kita tidak akan melanjutkan dari TNI dan Polri aktif," kata Tito di Gedung Kemendagri, Kamis (16/6).
-
Apa yang dilakukan Tri Tito Karnavian kepada 6 Pj. Ketua TP PKK Provinsi? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
-
Apa yang menjadi fokus utama Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi inflasi daerah? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Kapan Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pesan pentingnya pemantauan inflasi daerah? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Bagaimana Tirto Adhi Soerjo menyuarakan kecamannya pada pemerintah kolonial? Melalui surat kabarnya, Tirto melakukan propaganda berisi kecaman-kecaman pada pemerintah kolonial Hindia Belanda.
-
Bagaimana Mendagri Tito Karnavian meminta Pemda untuk mengendalikan inflasi? Di antaranya, Pemda melakukan pemantauan harga, melakukan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah, menjaga pasokan bahan pokok barang penting, melakukan gerakan tanam, melaksanakan pasar murah dan sidak pasar, hingga memberikan bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
-
Bagaimana Tirto Adhi Soerjo membongkar skandal pejabat daerah di Purworejo? Melalui Medan Prijaji edisi 1909, ia membongkat skandal yang melibatkan seorang pejabat daerah di Purworejo, A. Simon. TAS membongkar kolusi jahat terkait pemilihan lurah di sana.
Tito menyebut aturan mengenai utamakan penunjukan Pj dari kalangan sipil sudah dibahas oleh Menkopolhukam, Panglima TNI dan Kapolri. Selain itu aturan juga akan dituangkan dalam aturan teknis Kemendagri yang tengah digodok oleh Kemendagri.
"Kita melihat ke depan kita dari hasil rapat bersama Menko Polhukam keinginan seperti itu, kita harga civil society jadi yang diajukan adalah pejabat sipil," kata dia.
Tito lantas menjelaskan alasan pihaknya menunjuk Pj Bupati Seram Bagian Barat dari kalangan TNI-Polri aktif, yakni agar bisa atasi konflik batas desa.
"Seram bagian Barat ini saya diskusi dengan pak gubernur, harus diisi figur yang bisa atasi konflik," kata dia.
"Sehingga kita minta nama dari BIN dan BIN memberikan figur yang dianggap kompeten yaitu Kabinda Sulteng, karena Sulteng pernah konflik dan dianggap pernah tangani konflik, maka diberi penugasan. Jadi karena kebutuhan waktu itu," pungkas dia.
Reporter: Delvira H
Sumber: Liputan6.com