Mendagri Sebut KPK Minta Kemendagri & Kemenpan RB Rumuskan APIP Dalam 1 Bulan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan tentang pertemuannya dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/11) kemarin. Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Menpan RB Syafruddin mendatangi KPK untuk membahas tentang Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan tentang pertemuannya dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/11) kemarin. Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Menpan RB Syafruddin mendatangi KPK untuk membahas tentang Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
"Sebagaimana, arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) bahwa APIP itu kan perpanjangan tangan Kepala Daerah. Kemudian kami merumuskan bersama dengan Kemenpan RB dan KPK," katanya usai memberi materi di Seminar Nasional yang diadakan Universitas Udayana, Jimbaran, Badung, Bali, Sabtu (10/11).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana Kemendagri mengimbau Pemda dalam membuat perencanaan gerakan menanam? Apabila dibutuhkan, lanjut Tomsi, Pemda dapat melibatkan pihak ketiga dalam menyusun perencanaan gerakan menanam. Ini khususnya terhadap penanaman sejumlah komoditas yang perlu menjadi perhatian, seperti bawang merah, cabai, dan jagung. Komoditas ini kerap mengalami kenaikan harga di banyak daerah, sehingga perlu upaya penanganan. "Separuh lebih ya kita masih mengalami kenaikan-kenaikan harga cabai, bawang, yang secara teorinya harusnya teman-teman di daerah dapat mengatasi itu dengan melakukan gerakan menanam," ujarnya.
-
Apa yang disosialisasikan Kemendag? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum. Untuk itu, Kemendag menggelar sosialisasi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru mengenai ekspor pada Selasa, 18 Juli 2023.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa Kemendagri mendorong Pemda untuk membuat perencanaan gerakan menanam? Upaya ini dibutuhkan Pemda untuk mengendalikan laju inflasi di daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap pemerintah daerah (Pemda) dapat menyusun perencanaan gerakan menanam dengan baik. Upaya ini dibutuhkan untuk mengendalikan laju inflasi di daerah.
Menurut Tjahjo, nantinya akan diputuskan apakah fungsi Inspektorat (APIP) ini setara dengan Seketaris Daerah (Sekda) dari sisi strukturnya ataukah mempunyai kewenangan lebih.
"Makanya dalam satu bulan ini KPK meminta kepada Kemendagri dan Kemenpan (RB) untuk merumuskan ini. Sehingga, fungsi pengawasan pemerintah daerah itu berjalan dengan baik. Kesetaraan juga harus ada. Kemudian peningkatan kualitas SDM-nya juga harus lebih ditingkatkan," ujarnya.
"Setidaknya kalau berfungsi di daerah itu, internal (APIP) tidak dengan kejaksaan tidak dengan KPK dan kepolisian tapi internal itu ada yang mengingatkan. Yang selama ini yang ditakuti SKPD, hanya Kepala daerah sama Sekda. Fungsi inspektorat dimana?" tanyanya.
Menurut Tjahjo, hal tersebut sudah ada formulanya dan yang penting independensi fungsi pelaporannya.
"Yang penting adanya independensi kemudian fungsi pelaporannya. Dan informasi kepada Bupati tapi juga melaporkan kepada Gubernur. Bagi Inspektorat kabupaten. Kalau untuk provinsi, bisa melaporkan ke Gubernur tapi juga bisa melaporkan ke Mendagri. Tapi di daerah juga ada kejaksaan, ada Kepolisian dan ada KPK saling berkomunikasi," jelasnya.
Sementara soal Kepala Daerah, Tjahjo menyatakan ada aparat lain yang mengawasi, salah satunya KPK. Dengan adanya inspektorat APIP menurut Tjahjo minimal bisa dingatkan.
"Intinya ada obyektifitas, ada independensi, ada struktur pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti dikemudian hari adanya inspektorat yang punya kelebihan menekan dan memeras. Kan itu bisa juga," ujar Tjahjo.
Baca juga:
Rombak Struktur Pengawasan Birokrasi, Mendagri dan MenPAN-RB Temui KPK
Mendagri soal Anies masih 'jomblo': Menganggu atau tidak, yang merasakan gubernurnya
Mendagri sampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban Lion Air JT-610
Mendagri sebut selama 4 tahun BNPP mampu ubah wajah perbatasan Indonesia
Mendagri: Praja IPDN yang berkelahi dan narkoba langsung dipecat
Jokowi ungkap banyak politisi sontoloyo, Mendagri bilang 'Itu buat saya'