Mendagri serahkan surat usulan Pj Gubernur ke Menko Polhukam
Tjahjo menambahkan, nantinya Menkopolhukam bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyerahkan surat usulan tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan surat usulan nama penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara sudah diserahkan kepada Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Dalam usulan itu, Irjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar dan Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Pj Gubernur Sumut.
"Saya sudah lapor kepada pak Menkopolhukam, sudah diambil alih sama pak Menkopolhukam," ungkapnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/2).
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Apa yang diluncurkan oleh Mendag? "Bentuk inovasi kebijakan di bidang perdagangan Aset Kripto adalah pembentukan ekosistem kelembagaan. Dengan ekosistem yang lengkap, masyarakat akan merasa aman berinvestasi sehingga industri perdagangan Aset Kripto memberikan manfaat bagi perekonomian nasional".
-
Kapan Hari Sirkus Sedunia diperingati? Hari Sirkus Sedunia yang diperingati setiap tanggal 17 April, adalah sebuah perayaan internasional yang didedikasikan untuk menghormati dan mengapresiasi seni pertunjukan sirkus serta para pemain dan seniman yang terlibat di dalamnya.
-
Apa yang ditemukan di lokasi penggalian selain tengkorak Zaman Perunggu? Selama lima pekan terakhir, tim arkeolog yang terdiri dari 110 mahasiswa, staf dan sukarelawan dari Universitas Bournemouth juga menemukan makam lima jasad manusia dari Zaman Besi dan tulang belulang hewan, termasuk sapi, kuda, babi, kambing di sebuah tempat penyimpanan kuno di lokasi itu.
-
Bagaimana Kemendagri mengimbau Pemda dalam membuat perencanaan gerakan menanam? Apabila dibutuhkan, lanjut Tomsi, Pemda dapat melibatkan pihak ketiga dalam menyusun perencanaan gerakan menanam. Ini khususnya terhadap penanaman sejumlah komoditas yang perlu menjadi perhatian, seperti bawang merah, cabai, dan jagung. Komoditas ini kerap mengalami kenaikan harga di banyak daerah, sehingga perlu upaya penanganan. "Separuh lebih ya kita masih mengalami kenaikan-kenaikan harga cabai, bawang, yang secara teorinya harusnya teman-teman di daerah dapat mengatasi itu dengan melakukan gerakan menanam," ujarnya.
-
Di mana bantuan 'Kemendag Peduli' diserahkan? Serah terimanya dilakukan secara simbolis yang diwakili oleh Bupati Puncak Willem Wandik di Posko Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kabupaten Puncak di imika, Papua Tengah pada Selasa (19/9) lalu.
Tjahjo menambahkan, nantinya Menkopolhukam bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyerahkan surat usulan tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
"Mereka yang akan lapor kepada presiden, keputusan terserah istana," kata Tjahjo.
Usulan nama Pj Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara menjadi polemik. Sebab, dua nama yang bakal mengisi kekosongan jabatan Gubernur itu berstatus sebagai perwira tinggi (pati) Polti aktif.
Sejumlah pihak menilai, anggota Polri/TNI aktif tidak bisa menjadi Pj kepala daerah karena bertentangan dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kedua UU tersebut menyebutkan, anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik dan menempati jabatan sipil.
Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sah-sah saja pati Polri menjadi Pj Gubernur. Dia menyebut, polisi dengan pangkat Jenderal bintang dua setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Eselon I.
"Bahwa itu boleh memang aturan itu mengatakan setingkat eselon I, memang ada persamaan setingkat eselon I di Polri pangkat berapa ada memang rumusnya itu. Jadi berarti bintang 2 sama dengan eselon I," ujar JK di kantornya, Selasa (30/1).
Namun, dalam kondisi tertentu bisa saja anggota Polri tidak bisa menjadi Pj Gubernur. Misalnya, kata JK, dikhawatirkan terjadinya konflik kepentingan di daerah terkait.
"Itu lah masalah psikologinya di lokal. Tapi secara umum boleh, tinggal kebijakan aja," ujarnya.
Mantan Ketua Umum Golkar ini menegaskan, keputusan terakhir soal usulan dua nama pati Polri untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara berada di tangan Presiden Joko Widodo. Apakah nantinya Jokowi menyetujui atau sebaliknya menolak, itu hak prerogatif Kepala Negara.
"Ini soal kebijakan jadi biar nanti presiden mengambil kebijakannya," kata JK.
Baca juga:
Enggan tanggapi Pj Gubernur, Mendagri pilih tunggu keputusan Presiden Jokowi
Ketua MPR harap penunjukan Pj gubernur dari jenderal polisi tak terjadi
Sebagai penegak hukum, Jaksa Agung larang anak buah jadi Pj Gubernur
Pimpinan DPR sarankan Mendagri tunjuk purnawirawan jadi Pj Gubernur
Jokowi heran ada yang suudzon soal wacana jenderal polisi jadi Pj Gubernur