DPR Minta Mendikbud Nadiem Makarim Kedepankan Keadilan dalam Revitalisasi SMK
Mekanisme penerima bantuan revitalisasi sekolah yang selama ini berjalan, menurutnya, perlu evaluasi.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Lathifah Shohib meminta Mendikbud Nadiem Makarim mengedepankan keadilan dan transparansi dalam program revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
"Ini hasil evaluasi kami di Komisi X DPR, tidak ada transparansi bahkan terkesan mementingkan kelompok tertentu hingga ada dikotomi antara negeri dan swasta," ujar Lathifah, Kamis (21/11/2019).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Siapa yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Kapan Rizki Natakusumah menjabat sebagai anggota DPR RI? Rizki telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2019, dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan legislatif.
-
Kenapa Komisi II DPR RI berkunjung ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
Di 2019, uang negara sekitar Rp2 triliun digelontorkan dalam program revitalisasi SMK. Lathifah berharap Mendikbud menggunakan keahliannya di bidang teknologi dan memaksimalkan keterbukaan akses informasi hingga publik bisa mengakses dan tahu sekolah mana saja yang menerima program tersebut.
"Publik perlu tau sekolah mana yang mendapatkan program revitalisasi agar bisa ikut mengontrol. Kita tidak menghendaki anggaran negara diselewengkan. Anggaran itu cukup besar loh, karena anggaran per sekolah antara Rp3 hingga Rp11 miliar," jelasnya.
Mekanisme penerima bantuan revitalisasi sekolah yang selama ini berjalan, menurutnya, perlu evaluasi. Selama ini otoritas penuh ada di Kemendikbud berdasarkan Aplikasi Takola yang di input sekolah-sekolah calon penerima program revitalisasi.
"Mekanisme ini perlu di evaluasi agar asas transparansi dan keadilan bisa terwujud dengan melibatkan kelompok profesional dalam proses penentuan sekolah calon penerima bantuan," jelasnya.
Pemberian bantuan tersebut didasari pada instruksi presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
Baca juga:
Mendikbud Nadiem Minta Google Perbanyak Peserta Program Pelatihan Programmer
Mendikbud Nadiem Diingatkan Responsif dan Tindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman
Saat Mendikbud Nadiem Makarim Salah Ucap DIY menjadi Daerah Indonesia Yogyakarta
Harapan Menteri Sri Mulyani untuk Nadiem Makarim Kelola Anggaran Pendidikan
Mendikbud Nadiem Dukung Rencana Menag Fachrul Rombak 155 Buku Pelajaran Agama
Nadiem akan Temui Prabowo Bahas Rencana Komponen Pertahanan dari Pelajar