Mengecam arogansi Ormas bubarkan acara natalan di Bandung

Kegiatan KKR Natal di Gedung Sabuga, Bandung, mendapat penolakan dari sejumlah Ormas, Selasa (8/12). Ormas Pembela Ahlu Sunnah (PAS) dan Dewan Dakwah Islam (DDI) membubarkan acara tersebut.

2016-12-08 09:46:52

Kegiatan KKR Natal di Gedung Sabuga, Bandung, mendapat penolakan dari sejumlah Ormas, Selasa (8/12). Ormas Pembela Ahlu Sunnah (PAS) dan Dewan Dakwah Islam (DDI) membubarkan acara tersebut.

Sekitar 75 orang massa gabungan dari PAS dan DDI Bandung datang dan melakukan orasi di depan jalan menuju Sabuga. Setelah dilakukan negosiasi pukul 20.30 WIB kegiatan akhirnya selesai dan jemaat maupun Ormas membubarkan diri.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyayangkan peristiwa penghentian kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) itu. Dia mengajak semua umat untuk lebih mengedepankan sikap tenggang rasa dalam menyikapi setiap perbedaan dan keragaman.

"Amat disayangkan terjadinya hal itu. Umat yang sedang beribadah, semestinya kita hormati dan kita lindungi," kata Menag, Rabu (6/12).

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyampaikan, permohonan maaf atas insiden pembubaran acara kebaktian di Sabuga, Bandung. Emil sapaan akrab Ridwan Kamil menyatakan, saat kejadian tersebut dirinya tengah berada di Jakarta.

"Hak beribadah adalah hak fundamental warga Indonesia yang dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945," tegasnya.

"Pemkot Bandung memohon maaf atas ketidaknyamanan dan semoga di masa depan koordinasi kegiatan ini bisa dilakukan dengan lebih baik oleh semua pihak," tambahnya.

Anggota Komisi III F-PDIP, Masinton Pasaribu, menilai pembubaran kegiatan keagamaan ini adalah tragedi intoleran. Sebab, nilai-nilai sakral kegiatan peribadatan hari besar keagamaan tidak lagi dihormati.

"Pembubaran paksa kegiatan ibadah perayaan Natal di gedung Sabuga ITB, Bandung yang dilakukan oleh sekelompok massa dengan mengatasnamakan diri Pembela Ahlus Sunnah (PAS) adalah tragedi intoleransi," kata Masinton melalui pesan tertulisnya, Rabu (7/12).

Dia menilai, alasan pembubaran itu karena jemaat melanggar UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, tidak berdasar.

Sebab, kata Masinton, penggunaan gedung Sabuga untuk kegiatan KKR natal hanya dilakukan satu hari dan tidak permanen.

"Karena penggunaan ruangan gedung Sabuga ITB dalam perayaan Tahunan seperti Perayaan Natal yang diselenggarakan Panitia KKR sifatnya hanya saat hari itu saja, bukan permanen atau setiap saat," tandasnya.

Mantan Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid geram dengan aksi pembubaran KKR. Nusron mengutarakan setiap umat agama wajar saja melakukan ibadah di luar rumah ibadah.

Hal ini, kata dia, juga terjadi dalam umat Islam. Dia mencontohkan, perayaan maulid nabi sering digelar di luar rumah ibadah karena masjid tak dapat menampung umat dengan jumlah besar.

"Terus di mana letak Pancasila kita? apa ini yang diinginkan oleh pendiri bangsa kita?" kata Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/12).

Nusron menegaskan beribadah merupakan hak bagi setiap warga dan diatur dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, Kepala BNP2TKI ini meminta kepolisian tak tinggal diam dalam peristiwa ini.

"Aparat kepolisian kita minta supaya menjaga ketegasannya, menjaga pilar konstitusional. Orang beribadah itu apapun agamanya mempunyai landasan konstitusional yang kuat, harus bisa dilindungi, bukan malah kemudian diamankan dan dibubarkan," tandasnya.

Baca juga:
Kronologi lengkap pembubaran acara Natalan di Bandung
Politisi PDIP sebut pembubaran Natalan di Bandung tragedi intoleran
Ormas bubarkan acara Natalan, PDIP ingatkan pesan pendiri bangsa
Ini 10 poin penting Ridwan Kamil sikapi pembubaran acara keagamaan
Aher: Jaga toleransi perbedaan

(mdk/did)