Menilik Potensi Penutupan Pondok Pesantren Al-Zaytun
Disinggung mengenai rekomendasi untuk membubarkan Al-Zaytun, Ridwan Kamil menyebut hal itu bisa dilakukan jika semua unsur pelanggaran hukum terbukti.
Pemerintah masih belum memutuskan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus Al-Zaytun. Meski demikian, rekomendasi pembekuan aktivitas atau penutupan lembaga pendidikan yang berada di Indramayu makin kencang disuarakan.
Saat ini, semua urusan mengenai Al-Zaytun sudah berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyerahkan semua hasil investigasi kepada Kemenko Polhukam.
-
Kapan Ridwan Kamil mencoblos? Hal itu ia sampaikan usai mencoblos surar suara di TPS 45, Jalan Gunung Kencana, Ciumbuleuit, Kota Bandung, Rabu (14/2).
-
Siapa yang memberikan wejangan kepada Ridwan Kamil? Dalam pertemuan itu, Foke mengaku telah memberikan sejumlah wejangan kepada mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.
-
Apa yang dikatakan oleh Ridwan Kamil saat maju di Pilkada Jakarta? Calon pesaing Anies, Ridwan Kamil tak kalah kuat. Ridwan Kamil mendapatkan lampu hijau dari partai koalisi Prabowo-Gibran untuk maju Pilkada Jakarta. Partai-partai yang menyatakan kesiapan mengusung Ridwan Kamil itu adalah Gerindra, PAN dan Golkar. Bahkan, Gerindra sudah terang-terangan menginginkan kadernya menjadi calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024."Secara alami secara manusiawi, kami ingin wakil kami ada di wakil gubernur," kata Habibburokhman kepada wartawan.
-
Kapan Ridwan Kamil menyelesaikan kuliahnya? Selanjutnya adalah potret Ridwan Kamil saat menyelesaikan Sarjana S-1 Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung pada tahun 1995.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Apa harapan Ridwan Kamil terkait hasil Pilpres? Saya sebagai ketua TKD Jabar kalau ternyata bisa bagus suara 02 satu putaran, kalau tidak tentu masih ada proses sampai Juni
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta semua masyarakat, sekaligus tokoh agama hingga organisasi massa tetap tenang. Saat ini, pemerintah masih terus membahas upaya dan tindakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan polemik yang terjadi.
Disinggung mengenai rekomendasi untuk membubarkan Al-Zaytun, ia menyebut hal itu bisa dilakukan jika semua unsur pelanggaran hukum terbukti.
Artinya, semua langkah harus dilakukan dengan hati-hati dan seksama serta sudah melalui kajian yang lengkap. Namun, kembali lagi, semua keputusan berada di tangan pemerintah pusat.
Dia juga menyoroti nasib ribuan murid yang saat ini sedang menimba ilmu di sana tetap harus dipikirkan. Belum lagi soal siapa yang akan mengambil alih pengelolaan aset yang ada di lahan ribuan hektare Al-Zaytun.
"Ini harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau santri di sana diberikan solusi pendidikan. Tidak boleh mengorbankan hak pendidikan dari anak-anak Jawa Barat yang memang sudah terlanjur bersekolah di sana," kata dia Senin (3/7).
"Pembekuan pembubaran juga bisa dilakukan tapi menunggu kajian dialihkannya ke siapa, aset yang 1200 hektare nya sudah seperti apa, tentu harus dipikirkan. Kalau diduga ada perputaran uang yang ilegal dari kegiatan yang melanggar hukum, itu juga agar segera dibekukan sehingga menghindari perputaran uang ilegal ini mendanai hal-hal yang merongrong negara," tegas Ridwan Kamil.
Sebelumnya, Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar yang menjadi salaj satu tim investigasi menyatakan semua data sudah disampaikan kepada pemerintah pusat.
"Rekomendasi semuanya dari tim itu pertama diterima pak Gubernur, kemudian Pak gubernur menyampaikan ke Menko Polhukam," ujarnya.
"(Laporan yang diserahkan) menyangkut pemahaman agama, (dugaan) tindak pidana, termasuk, (dugaan pelanggaran) administrasi penyelenggaraan sistem pendidikan," pungkasnya.