Menko PMK Dorong Masyarakat Penerima Bansos Mampu Bangkitkan Kemandirian Ekonomi
Puan juga menegaskan, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, terutama bantuan PKH harus benar-benar bermanfaat, serta bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ke depan diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi keluarga.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menemui masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) di Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (10/11). Dalam acara silaturahmi dengan para penerima manfaat bansos ini, Puan mendengarkan langsung suara masyarakat yang sejak empat tahun terakhir menikmati bantuan sosial dari pemerintah. Salah satunya penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Pada kesempatan tersebut, Puan juga menegaskan, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, terutama bantuan PKH harus benar-benar bermanfaat, serta bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ke depan diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi keluarga.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Kapan pelantikan MKMK? Ketiga anggota MKMK akan dilantik dan mengucapkan sumpah pada 8 Januari 2024.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa PMO penting? Tujuan utama PMO adalah untuk mencapai manfaat dari standarisasi dan mengikuti proses, kebijakan, dan metode manajemen proyek.
"Harapannya penerima PKH itu bisa mengelola uang yang diterima agar keluarga semakin mandiri, salah satunya dimanfaatkan sebagai modal usaha," ujar Puan usai menyerahkan bantuan.
Menko PMK Puan Maharani menemui masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) di Klaten ©2018 Merdeka.com
Memang menurut Puan, target dan harapan ke depan dari penerima Program Keluarga Harapan ini, setelah menerima bantuan secara perlahan terus berkembang dan tidak terus bergantung dari PKH. Kata dia, nanti ke depannya ibu-ibu yang menerima bantuan itu tidak hanya dari PKH saja, tetapi membuat sebuah keluarga yang mandiri.
"Dalam artian uang yang diberikan sekarang ini salah satu modal di kelompoknya untuk kemudian mereka membuat industri kecil di keluarga secara perlahan," jelas dia.
Puan menambahkan, khusus untuk bantuan tunjangan profesi guru, Menko PMK mengungkapkan bahwa soal besaran tunjangan guru dan penambahannya akan dibahas lebih lanjut, termasuk dengan usulan bantuan perumahan untuk guru.
"Semuanya akan kami bahas dulu tetapi yang sekarang sudah ada, semoga dapat terus menunjang kebutuhan sehari-hari para guru di sini," katanya lagi.
Pada ajang silaturahmi di Kabupaten Klaten ini, Menko PMK memberikan bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 500 penerima KIP dan 50 guru pendamping (masing- masing jenjang 125 siswa SD, SMP, SMA, dan SMK).
Kemudian bantuan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat, tunjangan guru (SK TPG) kepada 100 orang perwakilan guru penerima; dan bantuan pendidikan dari pemerintah kepada 100 kepala satuan pendidikan berupa renovasi sekolah, peralatan laboratorium sains dan bahasa, dan lain-lain. Menko PMK juga memberikan bantuan makanan tambahan (PMT) sebanyak 1/2 ton kepada para ibu hamil dan 1/2 ton untuk balita.
Baca juga:
Menko Puan: Pemerintahan Jokowi Selalu Berpihak pada Masyarakat Tak Mampu
Menko PMK: Angka Kemiskinan Menurun Karena Program Keluarga Harapan
Momen Lucu ketika Anak SMP Grogi saat Bertemu Puan Maharani
Kunjungi Surakarta & Sukoharjo, Puan Serahkan Tunjangan Guru hingga Bantuan Sekolah
Menko Puan dorong perempuan ikut perkuat era industri digital
Puan Maharani tegaskan pembangunan rumah ASN tidak terkait Pilpres