Menko PMK Tegaskan Usaha Tetap Harus Berdenyut Meski Mudik Dilarang
Dia mendukung inisiatif Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk menggerakkan dan menghidupkan staycation atau berlibur di sekitar rumah dengan menjaga protokol kesehatan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyadari kebijakan larangan mudik akan berimbas ke industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Kendati begitu, dia mengatakan kebijakan itu akan tetap menggerakkan sektor ekonomi nasional, khususnya sektor pariwisata dan industri kreatif di daerah.
"Tadi sudah ada pembicaraan pasti untuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah mengenai peniadaan mudik. Tetapi tetap, nadi usaha tetap harus terus berdenyut tidak boleh berhenti," kata Muhadjir dikutip dari siaran persnya, Jumat (2/4).
-
Kapan Ganjar-Mahfud berangkat ke MK? Pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadiri sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Senin, (22/4).
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Kapan M Rizqi Iskandar Muda lahir? Secara kebetulan, Rizqi yang kelahiran Batang, Jateng, 9 November 2002 itu merupakan legislator termuda di DPRD Jateng pada periode ini.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
Dia mendukung inisiatif Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk menggerakkan dan menghidupkan staycation atau berlibur di sekitar rumah dengan menjaga protokol kesehatan.
Hal tersebut dinilai dapat mengobati keinginan masyarakat untuk berlibur ke lokasi wisata serta menggerakkan ekonomi pariwisata di daerah setempat.
"Jadi, wisata-wisata yang masih sama-sama di daerah itu dibolehkan, tidak dilarang. Harus dipastikan bahwa tujuan utama kita adalah untuk menekan penyebaran dan penularan Covid-19, bukan untuk membuat aktivitas ekonomi terutama sektor pariwisata juga ikut berimbas secara drastis," jelasnya.
Muhadjir juga mendorong pemberian insentif kepada para pelaku usaha di sektor pariwisata. Menurut dia, hal tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan pelaku sektor pariwisata tidak terpuruk karena kebijakan larangan mudik lebaran 2021.
Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan kebijakan larangan mudik diputuskan setelah mempertimbangkan semua risiko jangka panjang. Pemerintah, kata dia, perlu mengambil keputusan tegas demi kebaikan bersama.
Dia menekankan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 diharapkan mampu menjaga momentum dalam menurunkan kasus COVID-19. Larangan mudik Lebaran 2021 berlaku mulai tanggal 6-17 Mei 2021 bagi Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri, pegawai BUMN dan pegawai swasta.
"Tujuan kebijakan ini untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 seperti terjadi pada beberapa masa libur panjang, termasuk libur Natal dan Tahun Baru 2020," tutur Wiku, Selasa 30 Maret 2021.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Larangan Mudik Lebaran, Kakorlantas Siapkan 333 Titik Penyekatan
Cek Fakta: Tidak Benar Nekat Mudik pada 6-7 Mei 2021 Didenda Rp100 Juta
Youtuber Arief Muhammad Posting Surat Terbuka ke Pemerintah soal Larangan Mudik
Pelarangan Mudik Dilakukan Demi Kebaikan Jangka Panjang
Pemkab Purwakarta Buka Tempat Wisata Cegah Warga Mudik Lebaran
Mudik Dilarang, Layanan Bus AKDP dan AKAP di Terminal Jatijajar Ditiadakan 6-17 Mei