Menko Puan Pimpin Rapat Percepatan Pemulihan Pasca Bencana NTB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusian dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memimpin rapat tingkat menteri tentang percepatan pemulihan pasca bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Rapat digelar di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/11).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusian dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memimpin rapat tingkat menteri tentang percepatan pemulihan pasca bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Rapat digelar di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/11).
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sosial, Agung Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan perwakilan dari kementerian lain yang terkait dengan pemulihan pasca gempa NTB ini. Dalam rapat itu dihadiri juga perwakilan dari TNI dan Polri.
-
Apa yang menjadi fokus dari kunjungan Tim Kota Bandung dan Kemenko PMK? Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan adalah mengunjungi kepada berisiko stunting. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Bandung bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia terus berkolaborasi dan mengevaluasi kinerja petugas di lapangan.
-
Di mana Tim Kota Bandung dan Kemenko PMK melakukan kunjungan? Akhir Oktober lalu, mereka datang ke Kecamatan Lengkong dan Kiaracondong sebagai tindak lanjut dari evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Barat yang digelar Kemenko PMK.
-
Kapan Tim Kota Bandung dan Kemenko PMK melakukan kunjungan? Akhir Oktober lalu, mereka datang ke Kecamatan Lengkong dan Kiaracondong sebagai tindak lanjut dari evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Barat yang digelar Kemenko PMK.
-
Mengapa Tim Kota Bandung dan Kemenko PMK melakukan kunjungan? "Kita ingin melihat implementasi nyata yang ada di lapangan. Kami bersama 19 kementerian lembaga. Kami melakukan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting dengan seluruh OPD, Kabupaten dan Kota se Provinsi Jawa Barat," ujar dia.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
"Ada beberapa percepatan yang dilakukan untuk penanganan gemba di NTB ini, yakni soal pemukiman, fasilitas umum, kemudian revisi PP 22/2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemberian jaminan hidup dan tahapan rehab rekon," ucap Puan saat mengawali rapat tingkat menteri tersebut.
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, terkait dengan percepatan pasca gempa di NTB ini, ada beberapa masukan dari Gubernur NTB, Zulkieflimansyah percepatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dilaksanakan lebih maksimal lagi. Semuanya dilakukan agar masyarakat NTB bisa segera pulih dan bisa menjalankan aktivitas dan roda perekonomian secara normal seperti sedia kala.
"Beliau (Gubernur NTB) memberikan masukan kepada kami tentang jenis-jenis bangunan rumah yang akan di bangun di sana. Semua masih dalam proses. Tapi intinya pemerintah tetap konsisten dan disiplin pembangunan rumah yang akan di Bangun di NTB harus tahan gempa," tutur Agus.
Menko Puan Pimpin Rapat Percepatan Pemulihan Pasca Bencana NTB ©2018 Merdeka.com
Kemudian menurut Agus, untuk lebih lanjut saat ini pemerintah sendiri sedang menunggu verifikasi data lebih lanjut. Saat ini kata Agus, pemerintah pusat sendiri baru mendapat masukan dari empat kabupaten/kota di NTB. Empat lagi belum masuk.
"Dalam kurun waktu tiga bulan, kami sudah menerbitkan surat dari Kementerian Sosial yang ditandatangani sekjen dan dirjen agar pemda-pemda pro aktif dalam percepatan ini," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengatakan untuk percepatan pasca bencana di NTB sendiri, untuk di lapangan masalah pembangunan pemukiman sendiri masih mengalami kendala. Karena menurutnya, dalam Instruksi Presiden (Inpres) untuk percepatan pemulihan pasca gempa NTB rumahnya harus menggunakan rumah yang tahan gempa dan ternyata dalam praktik di lapangan membangun rumah tahan gempa ini tidak mudah.
"Mudah-mudahan setelah rapat tadi, nanti kami diberi ruang sehingga nanti fasilitator atau pendamping dari pusat itu bisa dibantu juga oleh daerah. Mudah-mudahan setelah rapat tadi pembangunan rumah di NTB bisa lebih dipercepat lagi," ujar dia.
Baca juga:
Rapat Tingkat Menteri tentang Pemulihan Pascagempa NTB
Makna Strategis Kota Surakarta Bagi Implementasi Gerakan Revolusi Mental
Kemenko PMK Dorong Duta GenRe jadi Pelopor Gerakan Revolusi Mental di Kalangan Pemuda
Menko Puan: Pemerintahan Jokowi Selalu Berpihak pada Masyarakat Tak Mampu
Menko PMK Dorong Masyarakat Penerima Bansos Mampu Bangkitkan Kemandirian Ekonomi
Menko PMK: Angka Kemiskinan Menurun Karena Program Keluarga Harapan