Menkum HAM akan bertemu kepala BNN bahas revisi UU Narkotika
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan akan bertemu dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Heru Winarko untuk membahas persiapan Revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika yang masuk dalam Prolegnas prioritas 2018.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan akan bertemu dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Heru Winarko untuk membahas persiapan Revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2018. Yasonna mengatakan, pasal yang direvisi terkait pengguna, kurir, dan hukuman pemberatan.
"Ya, kita nanti saya minta supaya kepala BNN yang baru koordinasi dengan kita dan instansi terkait. Ada banyak (revisi). Termasuk penegasan, misalnya pemakai, kurir dan pemberatan," kata Yasonna di Istana Kepresidenan, Selasa (6/3).
-
Apa yang diungkapkan oleh Kepala BNN mengenai bahaya narkoba? “Kita tahu sendiri narkotik adalah menyerang manusia, bahkan kalau saya bilang membunuh manusia lebih dahsyat dari teroris,” ujar Marthinus usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12).
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Apa yang menurut Ganjar Pranowo menjadi salah satu bukti bahwa KKN masih terjadi di Indonesia? “Kemarin di Kendari, bapak ibu ada yang bertanya kepada saya, pada saat beliau bertanya 'Pak sikat KKN', wah sesuatu yang ternyata memang dirasakan oleh masyarakat."
-
Kenapa prajurit TNI menganiaya anggota KKB? Penyiksaan itu dilakukan prajurit TNI diduga kesal atas sikap Denius Kogoya yang ingin menebar teror membakar puskesmas kala itu.
-
Di mana Nunuk Maryati berkebun? Warga Kelurahan Kuciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang ini memang menyulap rooftopnya menjadi penyedia bahan pokok makanan seperti sayur sampai ikan segar.
-
Apa yang BSI rencanakan terkait UUS BTN? Corporate Secretary PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Gunawan A. Hartoyo mengungkapkan bahwa perseroan masih terus mengkaji dan belum mengambil keputusan apapun terkait rencana aksi korporasi yg melibatkan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN.
Hal yang akan dibahas termasuk permintaan Heru agar BNN diberi kewenangan seperti KPK yang bisa menyadap dan melakukan tindakan lebih dari sekadar rehabilitasi terhadap pengedar narkoba. Yasonna pun mengaku akan bertemu dengan Heru soal kelanjutan hal tersebut. "Ya makanya kita harus duduk dulu bersama," kata Yasonna.
Diketahui sebelumya, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta pemerintah segera mengajukan draf dan naskah akademik revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika. Karena regulasi tersebut dinilai sudah sangat lemah dan tidak relevan untuk saat ini.
Taufik mengatakan, dirinya meminta pemerintah untuk segera mengajukan draf dan naskah akademik Revisi UU Narkotika karena revisi tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2018 dan juga inisiatif pemerintah.
Baca juga:
Pimpinan DPR: UU Narkotika saat ini tak beri efek jera pada bandar
Jihad lawan narkoba, DPR minta pemerintah tuntaskan revisi UU Narkotika
Jokowi terima pakar hukum bahas UU MD3 dan RKUHP
Pelanggaran HAM berat masuk RKUHP, Komnas HAM sebut bikin kacau
MK sebut pasal penghinaan presiden sudah dibatalkan, jangan dimasukan di RKUHP