LIVE

Menkum HAM tegaskan revisi UU Terorisme sudah selesai, tunggu pengesahan DPR

Menkum HAM Yasonna H Laoly mengatakan, masalah dalam pembahasan revisi Undang-undang Terorisme sudah selesai. Semuanya tinggal proses penyelesaian di DPR saja.

Revisi UU Terorisme

Menkum HAM Yasonna H Laoly mengatakan, masalah dalam pembahasan revisi Undang-undang Terorisme sudah selesai. Semuanya tinggal proses penyelesaian di DPR saja.

"Sudah kita sepakati, definisi sudah selesai. Tinggal kita bicara dengan DPR," ucap Yasonna di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (18/5).

Orang lain juga bertanya?

Dia menuturkan, definisi soal terorisme tak akan sama dengan yang sudah disajikan dalam draft. Namun, dirinya mengatakan, tak ada keraguan lagi dari pihak pemerintah.

"Ada perubahan, ada perubahan di kita saja dengan definisi. Tapi pemerintah sudah sepakat," ungkapnya.

Dia pun berharap, pernyataan dari pihak DPR bahwa seminggu bisa selesai, segera terealisasikan.

"Itu yang kita harapkan. Rabu kan masih pembukaan masa sidang, tapi kita akan langsung komunikasikan," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Ketua Pansus sebut revisi UU Terorisme tinggal satu poin yang masih alot
Fadli Zon khawatir Koopssusgab TNI bermasalah jika tak ada UU
Sabam Sirait minta DPR dan Pemerintah segera sahkan RUU Terorisme
Menkum HAM tegaskan revisi UU Terorisme sudah selesai, tunggu pengesahan DPR
Bamusi harap RUU Antiterorisme segera disahkan

(mdk/bal)
Istana Telah Terima Draf Revisi UU TNI-Polri Pekan Lalu

Pemerintah akan mengkaji draf revisi UU inisiatif DPR itu sebelum Presiden Jokowi mengirimkan surpres.

UU TNI
Pasal Karet di Revisi UU TNI, Panglima Singgung Operasi Militer Selain Perang

Menurut Agus, tugas TNI sudah diatur semua dan berharap masyarakat paham.

Revisi UU TNI
Demokrat Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Revisi UU Kementerian

Dalam UU yang berlaku saat ini, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur tentang jumlah kementerian.

kabinet Prabowo-Gibran
Demokrat Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Revisi UU Kementerian

Dalam UU yang berlaku saat ini, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur tentang jumlah kementerian.

kabinet Prabowo-Gibran
Puan Sebut Tak Ada Penambahan Bangunan DPR Setelah Komisi Bertambah

Komisi baru tersebut meliputi Energi, Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, komisi 13 meliputi soal Hukum, Reformasi, dan HAM.

DPR
Anggota DPR Minta Hakim MA Tolak Diintervensi di PK Mardani H Maming, Ingatkan Sumpah Jabatan

Penegakkan hukum harus terbebas dari segala bentuk pengaruh politik dan kekuasaan.

Mardani H Maming
Hakim Konstitusi Guntur Hamzah Dilaporkan ke MKMK

Palguna mengaku baru memperoleh kabar pelaporan tersebut ketika baru pulang dari Bali.

MKMK
Menkum HAM: DIM RUU Wantimpres Batasi Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Agung

DIM RUU Wantimpres yang disusun pemerintah hampir sama dengan DIM yang diusulkan DPR RI.

RUU Wantimpres
Soal Revisi UU KPK, Hasto: Sampai Sekarang KKN Semakin Merajalela

Dia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.

Revisi UU KPK
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Revisi UU Kementerian Negara
BEM SI Ngadu ke DPR Mahalnya UKT: Kenaikan Bisa 300-500 Persen

Ihsan mengungkapkan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan audiensi dengan rektorat.

UKT Mahasiswa Baru
Muncul Kekhawatiran Soal Revisi UU TNI, Panglima: Berpikiran Positif, Saya Rasa Masyarakat Mengerti

Agus mengungkapkan, saat ini prajurit TNI dibutuhkan di berbagai aspek

TNI
Reaksi Ketum Golkar Airlangga Soal Revisi UU Kementerian Negara

Diketahui, pada UU yang berlaku saat ini jumlah Kementerian Negara dibatasi sampai 34.

Golkar