Menpora tahan Rp 10 M buat Pramuka, tunggu Adhyaksa bicara soal HTI

Menpora tahan Rp 10 M buat Pramuka, tunggu Adhyaksa bicara soal HTI. Ketua Kwartir Nasional Adhyaksa Dault disinyalir menggaungkan ideologi khilafah saat menghadiri acara HTI beberapa tahun lalu. Menpora minta klarifikasi secepatnya supaya anggaran bisa turun.

Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nahrawi menunggu klarifikasi Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault tentang keterlibatannya di Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Adhyaksa Dault disinyalir menggaungkan ideologi khilafah saat menghadiri acara HTI beberapa tahun lalu.

"Tentang statemen Pak Adhyaksa yang saya dengar, saya lihat itu mendukung khilafah, mendukung HTI. Meskipun waktunya itu beberapa waktu yang lalu tapi ini kan tidak mungkin kemudian kita berikan fasilitas begitu saja sebelum ada klarifikasi lebih lanjut," kata Imam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/7).

Saat ini, Menpora menahan anggaran untuk Kwartir Nasional Pramuka sebesar Rp 10 miliar. Imam memastikan penahanan anggaran ini dilakukan untuk menyelamatkan Kwartir Nasional Pramuka dari ideologi yang menyimpang. Khilafah dianggap sebagai ideologi yang menyimpang dari Pancasila.

"Yang pasti kita ingin menyelamatkan pramuka secara kelembagaan," ucapnya.

Imam mengingatkan, Adhyaksa Dault harus memberikan klarifikasi secepatnya agar tidak menghambat perhelatan Raimuna Nasional (Rainas) XI tahun 2017 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, 13-21 Agustus 2017.

Disinggung apakah permintaan klarifikasi keterlibatan Adhyaksa Dault dalam Ormas HTI berbuntut pergantian pucuk Kwartir Nasional Pramuka, Imam tak ingin berkomentar jauh. Menurut dia, pergantian Ketua Kwartir Nasional Pramuka masuk domain Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka.

"Masing-masing kwarda dan kwarcab itu yang berhak mengusulkan (pergantian Ketua Kwartir Nasional Pramuka)," pungkasnya.