Mensos: 98,91 Persen DTKS Sudah Sesuai dengan Dukcapil
Untuk memadankan DTKS, dia mengatakan data-data yang terkumpul wajib diperbaiki oleh pemerintah daerah di pekan pertama dan kedua.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan 98,91 persen data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sudah padan dengan data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil). Risma mengungkapkan angka 98,91 persen tersebut didapat dari jumlah DTKS per 24 Desember 2021 sebanyak 142.341.780 jiwa.
"Kami mempunyai updating data seperti BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran), kami lakukan perbaikan karena di setiap itulah ada yang meninggal, pindah dan lahir. Kami setiap bulan updating data," katanya dilansir Antara, Rabu (29/12).
-
Bagaimana cara Kemensos untuk memperbaiki data DTKS? Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)Bersama Pemerintah Daerah juga telah berhasil diperbaiki 41.377.528 data dan telah diterima 21.072.271 data usulan baru, yang sudah mendapatkan Bansos sebanyak 15.294.921 jiwa dan yang diusulkan masuk DTKS saja sudah ada sebesar 4.473.332 jiwa.
-
Di mana meriam Menes ditemukan? Sebuah selongsong baja berbentuk meriam ditemukan saat penggalian jalur PDAM kawasan Labuan, Pandeglang pada 1998 silam.
-
Dimana KM Rezki tenggelam? Kapal Motor (KM) Rezki tenggelam di perairan antara Pulau Balang Caddi dan Muara Sungai Pangkep, Kecamatan Liukung Tuppabiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sabtu, 2 Desember 2023.
-
Bagaimana KM Soneta tenggelam? Saat kejadian kondisi ombak sedang besar setinggi 2,5 meter dengan angin kencang dan arus deras. Sebanyak sembilan ABK yang terombang ambing diselamatkan oleh kapal KM Bintang Barokah yang sedang melintas.
-
Kapan KEK Singhasari diresmikan? KEK Singhasari berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, wilayah ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sejak 27 September 2019.
-
Apa yang dilakukan Risma ketika ada sengketa dalam bansos? "Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute (sengketa), misalkan perselisihan, itu baru saya turun. Itu pun saya mengajak dari perguruan tinggi,"
Risma mengatakan 355 kabupaten/kota atau 69,07 persen daerah telah aktif melakukan perbaikan nomor induk kependudukan (NIK), sehingga DTKS akan terus bergerak dan sangat dinamis.
Untuk memadankan DTKS, dia mengatakan data-data yang terkumpul wajib diperbaiki oleh pemerintah daerah di pekan pertama dan kedua. Kemudian di pekan ketiga akan diperbaiki oleh Kementerian Sosial.
"Karena harus kami padankan dengan data kependudukan, kalau ada usulan, dobel, dan sebagainya," ujar manan Wali Kota Surabaya dua periode itu.
Selain itu, Risma mengatakan pihaknya memanfaatkan teknologi dengan data geospasial untuk mengoreksi DTKS. Dari data tersebut Kemensos akan mengamati perkembangan kesejahteraan penerima manfaat (PM) dari penampakan rumah.
"Misalnya ada PM yang punya rumah tiga lantai, tapi penerima bansos, kami kembalikan kepada daerah karena sesuai UU 13/2011 tentang fakir miskin bahwa data itu usulan daerah, mesti kita tahu secara detail," ujar dia.
Di samping itu, Kemensos juga memanfaatkan program Pejuang Muda, hasil kerja sama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama, untuk melakukan geo-tagging guna memantau perkembangan kesejahteraan PM.
Kemudian Kemensos membuat fitur usul dan sanggah di aplikasi ponsel "Cek Bansos" guna mengusulkan dirinya dan orang lain untuk menerima bansos, maupun menyanggah penerima bansos yang dianggap tidak layak. Proses verifikasi tersebut akan dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah.
Baca juga:
Jokowi Tambah Jabatan Wamensos, Risma Nilai Lembaga Gemuk Tak Efisien
Mensos Klaim Penyaluran Bansos PEN Capai 97,28 Persen
Risma Minta Bank Himbara dan Pemda Percepat Pencairan Bansos Jelang Akhir Tahun
Potensi Ancaman Tsunami, Risma Cek Lumbung Sosial di Pesisir Selatan Jatim
Dirjen Penanganan Fakir Miskin & Badan Pendidikan, Penyuluhan Kemensos Dihapus