Moeldoko: Jangan dengan Jubah Demokrasi Seseorang Bisa Lakukan Apapun
Moeldoko menjelaskan, untuk mengelola sebuah negara demokrasi tidak mudah. Ada sebuah teori, katanya, bagaimana mengatur kestabilan.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta kepada publik agar tetap jaga stabilitas. Masyarakat, kata dia, harus membedakan antara demokrasi dan anarkis.
"Saya ingin katakan dengan tegas adalah beda antara demokrasi dengan anarkis itu sungguh sangat tipis," kata Moeldoko di hadapan para cendekiawan dalam acara forum titik temu 'kerjasama multikultural untuk persatuan dan keadilan' di Hotel Double Tree, Cikini, Menteng, Pusat, Rabu (18/9).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kenapa Syawalan Morodemak digelar? Dilansir dari Demakkab.go.id, tradisi itu digelar sebagai ungkapan rasa syukur terutama warga nelayan yang kesehariannya mencari nafkah di tengah laut.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Di mana Syawalan Morodemak digelar? Syawalan Morodemak merupakan sebuah ritual sedekah laut yang digelar di Pantai Morodemak, Kecamatan Bonang.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
"Jangan dengan jubah demokrasi, seseorang bisa melakukan apapun. Dan yang pada akhirnya justru sumber anarkis," sambungnya.
Moeldoko menjelaskan, untuk mengelola sebuah negara demokrasi tidak mudah. Ada sebuah teori, katanya, bagaimana mengatur kestabilan.
"Pemerintah yang begitu ketat mengendalikan stability, maka pasti demokrasi akan terganggu. Tapi manakala demokrasi diberikan ruang sebebas-bebasnya dan liar, tidak terkendali, maka stabilitas itu akan terancam dan begitu stabilitas terancam, tidak ada orang happy, semua orang menderita," kata Moeldoko.
Moeldoko mencontohkan beberapa negara yang ingin bergerak ke arah demokrasi tetap gagal di tengah jalan karena tidak bisa mengendalikan dengan baik. Beberapa negara tersebut yaitu Mesir, Suriah dan Irak. Untuk itulah, kata dia, hubungan yang sangat baik ada kunci utama.
"The point of no return, apa yang terjadi di berbagai negara. kalau sudah the point of no return, maka tidak ada gunanya. Kita baru sadar setelah rata, tidak ada gunanya. Untuk itulah mengelola negara sungguh diperlukan," tegas mantan Panglima TNI itu.
Baca juga:
Mengerahkan Segala Upaya Demi Padamkan Karhutla
Istana Persilakan Publik Ajukan Uji Materi ke MK Jika Tak Setuju UU KPK Disahkan
Moeldoko Sebut Tak Bisa Copot Pangdam saat Masa Kritis Kebakaran Hutan
Revisi UU KPK Disahkan, Moeldoko Klaim Jokowi Komitmen Berantas Korupsi
KPK Tidak Dilibatkan Revisi UU KPK, Ini Jawaban Istana
Moeldoko Soal Dewan Pengawas KPK: Organisasi Demit Saja yang Enggak Ada Pengawas
Moeldoko: Audisi PB Djarum Tetap Berlanjut, Nanti Saya Panggil KPAI