MPR minta Jokowi batalkan izin impor 500.000 ton beras
Hidayat mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya mendengarkan keluhan rakyat agar tidak ada impor beras. Terlebih, beberapa daerah menyatakan surplus beras. Selain itu, banyak pula kepala daerah yang lebih memilih untuk membeli dari daerah-daerah lain.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyarankan Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan importasi beras sebanyak 500.000 ton. Sebab, menurutnya, kebijakan impor beras itu tidak sesuai yang dijanjikan Jokowi.
"Alangkah baiknya bila pak Jokowi segera menegaskan untuk batalkan impor beras. Sekalipun hanya untuk stok saja," kata Hidayat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1).
-
Kenapa Emping Beras begitu istimewa di Bangka Belitung? Tak heran jika kuliner yang satu ini begitu legendaris di masyarakat Bangka Belitung.
-
Kapan Hari Brimob diperingati? Bangsa Indonesia memperingati Hari Brimob setiap tanggal 14 November.
-
Kapan Harun Kabir meninggal? Tanggal 13 November 1947, jadi hari terakhir Harun Kabir dalam menentang kekuasaan Belanda yang kembali datang ke Indonesia.
-
Siapa Farida Nurhan? Inilah salah satu sudut rumah Farida Nurhan di kampung halamannya, yaitu di Kota Lumajang. Rumah ini tampak sangat jauh dari citra tajir melintir dan popularitasnya sebagai seorang food vlogger yang dikenal.
-
Dimana Ira Wibowo berlibur? Ira Wibowo berlibur ke Mexico, yang berbatasan langsung dengan Amerika Serikat di sebelah utaranya.
-
Siapa Indi Nuraidah? Indi sering membagikan foto-foto kebersamaannya dengan Lesti, termasuk pada momen Lebaran tahun ini. Ingin tahu lebih banyak tentang Indi Nuraidah, bibi Lesti Kejora? Yuk, simak informasi selengkapnya berikut ini.
Hidayat mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya mendengarkan keluhan rakyat agar tidak ada impor beras. Terlebih, beberapa daerah menyatakan surplus beras. Selain itu, banyak pula kepala daerah yang lebih memilih untuk membeli dari daerah-daerah lain.
"Dan penting juga bagi pak Jokowi untuk menegaskan akan segera panen raya karena banyak daerah surplus beras sekaligus meminta untuk tidak ada impor beras," tegasnya.
Kebijakan impor beras, kata Hidayat, tidak mensejahterakan petani dan bertentangan dengan program nawacita yang digagas pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terutama soal kedaulatan pangan.
"Karena itu suatu yang tidak menginginkan untuk mensejahterakan petani kita," tandasnya.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara resmi menerbitkan izin importasi beras sebanyak 500.000 ton yang diberikan kepada Perum Bulog. Izin impor sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menurunkan harga komoditas tersebut yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan izin importasi tersebut dan berlaku hingga 28 Februari 2018.
"Sudah (dikeluarkan izinnya) sebanyak 500.000 ton, (berlaku) sampai dengan 28 Februari 2018," kata Oke seperti dikutip Antara, Selasa (16/1).
Rencana pemerintah tersebut dilakukan akibat harga beras medium di dalam negeri mengalami kenaikan lebih dari ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Kementerian Perdagangan menetapkan HET beras kualitas medium sebesar Rp 9.450 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi.
Baca juga:
Produksi beras Purwakarta surplus 20.000 ton
Wagub Sulut tegaskan daerahnya tak perlu impor beras
5 Kejanggalan saat pemerintah putuskan impor beras
Wali Kota Semarang: Polemik impor beras rawan digunakan untuk menekan petani
Pengusaha: Mentan sebut stok beras 1,2 juta ton itu beras raskin tak layak jual