Muhammadiyah Desak Pemerintah Tegas Soal Kasus Pelarungan 3 WNI
"Jangan sampai muncul pandangan publik selama ini, tenaga asing di negeri kita dimanjakan bagaikan raja, sedangkan tenaga kerja Indonesia di negeri orang sengsara laksana budak," ujar Haedar.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara terkait pelarungan tiga anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal berbendera China. Haedar mendesak pemerintah dan DPR mengambil langkah tegas terhadap kasus tersebut.
"Rakyat berharap pemerintah tegas dalam melindungi jiwa warga negaranya di manapun berada. Lebih-lebih WNI itu tengah mengadu nasib di negeri orang dengan bertaruh nyawa. Jangan sampai muncul pandangan publik selama ini, tenaga asing di negeri kita dimanjakan bagaikan raja, sedangkan tenaga kerja Indonesia di negeri orang sengsara laksana budak," ujar Haedar, Sabtu (9/5).
-
Apa yang dilakukan anak muda saat ngabuburit di pinggir rel kereta di Purwakarta? Mereka sekedar berfoto, membuat video dan mengabadikan kereta api yang melintas.
-
Dimana Yogyakarta menjadi ibu kota negara? Sejak pengakuan kedaulatan Indonesia sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 2 November 1949, Yogyakarta yang sejak tahun 1946 menjadi ibu kota negara hanyalah sebuah negara bagian di bawah naungan Republik Indonesia Serikat (RIS).
-
Apa saja yang diminta oleh anak buah Jokowi? Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Siapa saja anak buah Jokowi yang minta anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Kapan Rumah BUMN BRI Yogyakarta berdiri? Rumah BUMN BRI tersebut sudah berdiri sejak 2017 dan tercatat sudah ada ribuan pelaku UMKM di wilayah tersebut yang dibina dengan berbagai pelatihan maupun pendampingan agar mampu konsisten meningkatkan kapabilitas usahanya.
-
Bagaimana cara Festival Anak Yatim di Banyuwangi merangsang bakat anak? "Tidak sekadar main-main, tapi kita rangsang pula bakat dan minat anak-anak ini. Supaya mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk menentukan cita-cita mereka kelak," imbuh Ipuk.
"Ini masalah serius. Bukan soal opini negatif atau positif tetapi menyangkut harga nyawa warga negara yang wajib dilindungi sepenuhnya oleh negara. Ini lebih tinggi nilainya dari urusan ekonomi dan investasi," tegas Haedar.
Haedar juga meminta kepada Kementerian Tenaga Kerja harus mengambil langkah tegas, jelas, dan berani melindungi TKI di luar negeri. Selain memihak sepenuhnya terhadap tenaga kerja di dalam negeri agar mereka sejahtera di rumahnya sendiri melebihi tenaga kerja asing.
Haedar mewanti-wanti pemerintah khususnya Kementerian Tenaga Kerja jangan lagi setengah hati dan hanya mempertimbangkan devisa. Haedar berharap pemerintah berani tegas menindak praktik calo dan mafia yang jelas-jelas mengorbankan TKI.
"Cegah program-program yang kelihatannya untuk kepentingan TKI di dalam maupun luar negeri, tetapi senyatanya hanya untuk memanfaatkan anggaran kementerian. Hentikan ambisi mendatangkan tenaga kerja asing yang bermasalah dan menjadi keberatan banyak pihak, ketika tenaga kerja sendiri bergumul nasib pahit," urai Haedar.
"Masalah ketenagakerjaan itu sangat berat dan kompleks, sehingga memerlukan kebijakan yang terfokus dan serius dengan menyediakan lapangan kerja yang layak dan bermartabat untuk kesejahteraan rakyat," sambung Haedar.
Haedar menyebut saat ini adalah saatnya pemerintah Indonesia dan DPR merumuskan kebijakan nasional yang komprehensif mengenai TKI, dengan implementasi kewajiban konstitusional melindungi seluruh warga negara Indonesia.
Haedar menegaskan para pejabat negara diuji komitmen dan kemampuannya dalam menghadapi kasus-kasus yang menyangkut hajat hidup rakyat seperti ini. Para petinggi negeri harus benar-benar memiliki political-will yang menyangkut nasib rakyat daripada mementingkan legasi-legasi kekuasaan, politik, ekonomi, dan kepentingan fisik belaka.
"Saatnya para pejabat negara berhenti bagi-bagikan bingkisan kepada sebagian warga yang tampak populis meski berguna seketika. Lebih baik bagi-bagikan dan jalankan kebijakan yang benar-benar menyejahterakan rakyat dan sepenuhnya pro-rakyat," ungkap Haedar.
Haedar menilai para pejabat di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan institusi pemerintahan lainnya perlu komitmen baru bagaimana tugas utamanya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sebagai kewajiban konstitusional yang niscaya dan nyata.
"Nyawa warga negara itu mahal karena dia manusia. Di hadapan Allah, bahkan melindungi satu jiwa sama dengan melindungi seluruh manusia, sedangkan melenyapkan satu nyawa sama dengan membunuh seluruh manusia (QS Al-Maidah: 32). Jadi, harga satu nyawa warga negara itu sungguh lebih dari segalanya," pungkas Haedar.
Baca juga:
BP2MI Terima 389 Aduan dari ABK Sejak 2018, Paling Banyak Tak Dibayar
Muhammadiyah Desak Pemerintah Tegas Soal Kasus Pelarungan 3 WNI
Nasib ABK Indramayu, Terkatung-katung di Laut hingga Pulang Tinggal Nama
BP2MI akan Laporkan 375 Aduan ABK yang Bekerja di Luar Negeri ke Mabes Polri
Nasib Tragis ABK Ilegal Asal Indonesia di Taiwan
Polisi Buru Penyalur ABK WNI Diduga Korban Perdagangan Orang di Kapal China
Menteri Edhy Janji Beri Pekerjaan Bagi 14 WNI ABK Kapal China