MUI Minta Warga Jawa Barat Tak Ikut Aksi People Power
MUI bisa saja mengeluarkan fatwa haram terhadap gerakan people power karena jika memenuhi unsur bughot.
Polisi meminta warga Jawa Barat tidak mengikuti unjuk rasa berbalut tema people power untuk menjaga kondusivitas. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menyatakan aksi itu bisa masuk kategori haram karena mengindikasikan pemberontakan.
Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Sufahriadi mengatakan, sejauh ini wilayah hukumnya dalam keadaan kodusif usai rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang digelar di KPU Jabar. Situasi ini harus dijaga oleh semua dengan tidak melakukan hal yang bertentangan dengan hukum.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Apa yang menjadi fokus utama Pemilu 2019? Pemilu 2019 ini menjadi salah satu pemilu tersukses dalam sejarah Indonesia.Pemilu ini memiliki tingkat partisipasi pemilih yang sangat tinggi. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin berhasil memenangkan pemilu.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
Semua masyarakat Jabar diminta untuk menunggu dan mempercayakan kepada KPU terkait hasil akhir dari Pemilu 2019. Ia mengingatkan, pesta demokrasi digelar selama lima tahun sekali. Untuk itu, jangan sampai hal ini bisa membuat hubungan antar masyarakat renggang.
"Untuk itu saya mengimbau kepada masyarakat Jawa Barat usah ikut-ikut people power yang ke Jakarta kita di sini Jawa barat jaga Jawa barat aman kondusif dan kita menerima apa hasilnya nanti keputusan akan tetap menjaga Jawa barat nanti," katanya usai acara silaturahmi dengan para BEM mahasiswa se-Jabar, di Hotel Elroyale, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Rabu (15/5).
Terpisah, Ketua MUI Jabar, KH Rachmat Syafei ikut mengomentari rencana unjuk rasa bertajuk people power usai menghadiri pertemuan ulama, Habib dan pimpinan pondok pesantren se-Jabar digelar di Jalan Peta, Kota Bandung.
Ia meminta masyarakat menghindari segala bentuk provokasi sekaligus tidak terpancing untuk melakukan aksi inkonstitusional apalagi tindakannya mengarah pada bughot atau pemberontakan. MUI bisa saja mengeluarkan fatwa haram terhadap gerakan people power karena jika memenuhi unsur bughot.
"(people power) jangan diikuti dan itu hanya menggiring masyarakat untuk terbawa arus. Karena people power dalam sistem kenegaraan, itu mengganggu pemerintahan yang sah, bisa mengarah pada bughat, dalam fikih artinya memberontak," terangnya.
"Artinya people power bisa dikenai fatwa haram karena dalam fiqih masuk kategori bughat yang artinya menggulingkan pemerintahan yang sah. Bughat itu dilarang, haram dan harus diperangi," ujarnya.
Cara yang paling bijak terkait keputusan maupun hasil akhir dalam penyelenggaraan Pemilu adalah menunggu KPU yang sedang merekapitulasi hasil suara untuk diumumkan pada 22 Mei 2019. Jika pihak tertentu merasa ada kecurangan, gunakan sistem hukum yang ada untuk melakukan gugatan.
"Tunggu saja hasil resmi, kalaupun ada kecurangan, ada mekanisme hukum yang mengatur. Tidak usah disampaikan di jalanan, langsung sampaikan secara proporsional," kata Rahmat.
Seperti diketahui, pernyataan people power menyeruak pascapemungutan suara pada 17 April. Kondisinya makin memanas pasca calon presiden Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil pemilu, padahal pengumuman resmi hasil pemilu baru digelar pada 22 Mei.
Baca juga:
Jawab Kubu Prabowo-Sandi, MK Ingatkan Sengketa Pemilu Diselesaikan Sesuai Hukum
Istri, Anak, Saudara Hingga Eks Kepala Daerah di Sumsel Lolos Jadi Anggota di DPR
KPU DKI Gelar Pleno Rekapitulasi Pemilu 2019, Dimulai dari Kepulauan Seribu
Rekapitulasi Pemilu 2019 di Jatim, Jokowi-Ma'ruf Sapu Bersih 28 Daerah
TKN: Jokowi dan Ma'ruf Amin Sangat Terbuka Jika Ada Niatan Sandiaga Bertemu
Hari Ini, Dua Provinsi Serahkan Hasil Rekap Suara Pemilu 2019 ke KPU
Lapor Kecurangan Pemilu, Massa Alumni 212 Demo Kantor Bawaslu