NasDem sesalkan Luhut tak ambil langkah hukum namanya dicatut Setnov

Langkah hukum akan mencegah persoalan transkrip Freeport digunakan sekadar jadi alat tawar menawar politik.

Ketua DPP Partai NasDem, Martin Manurung menyesalkan sikap Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang tidak akan mengambil langkah hukum soal penyebutan namanya dalam transkrip Freeport. Nama Luhut disebut sebanyak 16 kali oleh orang yang diduga Ketua DPR Setya Novanto saat berbincang terkait kontrak Freeport dengan pengusaha M Riza Chalid dan Dirut PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin.

"Pak Luhut jangan melihat ini sebagai kepentingan pribadinya saja karena namanya disebut, akan tetapi ini adalah kepentingan negara. Sebab isi transkrip tersebut merupakan persekongkolan untuk menjual kekayaan negara," kata Martin melalui keterangan tertulisnya, Jumat (20/11).

Lebih lanjut, Ketua Umum Garda Pemuda NasDem ini juga mengatakan persekongkolan itu bukanlah hal remeh. Sebab, melibatkan petinggi lembaga negara yakni DPR.

"Nama-nama yang disebut adalah kepala negara dan wakil presiden, serta menteri koordinator. Topik yang dibicarakan pun adalah kekayaan negara yang selama puluhan tahun ini ingin diubah pengelolaannya agar mendapat manfaat yang lebih besar bagi negara, tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Hal ini tentu jangan dianggap enteng oleh Pak Luhut," jelas Martin.

Menurutnya, langkah hukum akan mencegah persoalan transkrip Freeport digunakan sekadar jadi alat tawar menawar politik.

"Pak Rizal Ramli sudah mengatakan bahwa ini adalah sinetron perang antar geng. Saya justru tidak ingin ini sekadar perang antar geng, sayang sekali. Ini persekongkolan menjual negara yang harus diambil langkah hukum agar semua tuntas," tegas Martin.