Novel Baswedan Ungkap Firli Ngotot TWK karena Anggap Ada Pegawai KPK Taliban
Dalam perbincangannya bersama Anita Wahid sebagai Deputi Direktur Public Virtue Research Institute (PVRI) yang disiarkan melalui kanal YouTube Public Virtue Institute, Novel menyampaikan dalam satu rapat pimpinan, Firli secara tiba-tiba meminta adanya assessment atau penilaian dari psikologi TNI-AD.
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyebut Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diusulkan Ketua KPK Firli Bahuri karena meyakini adanya kelompok taliban di antara pegawai lembaga anti rasuah. Usulan itu diajukan Firli secara terselubung saat pembahasan Peraturan Komisi tentang peralihan status pegawai KPK telah rampung pada November 2020.
Dalam perbincangannya bersama Anita Wahid sebagai Deputi Direktur Public Virtue Research Institute (PVRI) yang disiarkan melalui kanal YouTube Public Virtue Institute, Novel menyampaikan dalam satu rapat pimpinan, Firli secara tiba-tiba meminta adanya assessment atau penilaian dari psikologi TNI-AD.
-
Bagaimana Novel Baswedan mendapatkan informasi tentang keinginan Agus Rahardjo untuk mundur dari KPK? “Tetapi detailnya saya gak tahu, jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura sedang berobat. Ceritanya, tentunya saya tidak langsung ya. Jadi cerita itu saya denger-denger, dari Pegawai KPK lain yang bercerita. Jadi mestinya yang lebih tahu, pegawai yang ada di KPK,” ucapnya.
-
Mengapa Novel Baswedan percaya bahwa revisi Undang-undang KPK tahun 2019 bertujuan untuk melemahkan KPK? “Sekarang kan semakin jelas kan. Apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya, bahwa Undang-undang KPK revisi UU KPK yang no 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab,” katanya.
-
Apa yang dikatakan oleh Novel Baswedan tentang cerita yang ia dengar mengenai kasus e-KTP? “Iya saya memang pernah dengar cerita itu, saya saat itu ada di Singapura, sedang berobat,” kata Novel saat ditemui, Jumat (1/12).
-
Kapan sidang praperadilan Firli Bahuri di PN Jaksel berlangsung? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dihadirkan sebagai saksi dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Dalam sidang, Alex sempat ditanya oleh Tim Advokasi Bidang Hukum Polda Metro Jaya soal peemberian bantuan hukum terhadap Firli Bahuri yang dijerat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana Firli Bahuri bisa menjadi Ketua KPK? Seperti diketahui, Firli terpilih secara aklamasi sebagai ketua KPK oleh Komisi III DPR pada 2019 lalu.
"Pak Firli mengatakan karena di KPK banyak taliban, jadi pertanyaannya kenapa Pak Firli ngomong begitu nih?" ujar Novel, Minggu (20/6).
Empat pimpinan KPK saat itu tidak merespons atas usulan Firli membuat tes psikologi yang akhirnya disebut dengan nama TWK. Novel meyakini, sikap tak bergeming 4 Wakil Ketua KPK atas usulan Firli karena tidak logis dan terkesan mengada-ada.
Namun, usulan TWK terus dilancarkan dan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi Perkom KPK.
Kendati 4 Wakil Ketua KPK, saat rapat pimpinan tidak menunjukkan respons apapun terhadap usulan Firli. TWK tetap berjalan. Hal ini kemudian mencuatkan pertanyaan. Sebab keputusan pimpinan bersifat collective collegial. Artinya tidak bisa keputusan harus dijalani berdasarkan kesepakatan bersama.
Kondisi itu, kata Novel, bahkan diakui Wakil Ketua KPK. Tanpa menyebutkan nama wakil tersebut, Novel bercerita banyak keluhan wakil ketua tentang dominasi seseorang dalam kepemimpinan lembaga anti rasuah tersebut.
"Bahkan dalam beberapa keadaan, empat pimpinan ingin melakukan sesuatu dan yang satu ini tidak mau, itu enggak bisa terjadi," ungkapnya.
Kondisi seperti itu dinilai Novel sangat mengganggu kinerja dan roda organisasi KPK sebagai lembaga eksekutif saat ini.
Dominasi satu orang itu pula yang menyebabkan Sekjen KPK atau Biro SDM KPK tidak mengetahui apapun terkait adanya TWK kontroversial tersebut.
"Mereka tidak dilibatkan pertemuan terakhir," kata dia.
(mdk/gil)