Olly usai diperiksa kasus e-KTP: Mana ada orang mark up anggaran di DPR
Olly usai diperiksa kasus e-KTP: Mana ada orang mark up anggaran di DPR. Olly mengaku dikonfirmasi penyidik KPK mengenai Markus Nari dan Anang. Terhadap Markus dia mengaku kenal, namun terhadap Anang tidak kenal.
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait korupsi proyek e-KTP. Dalam pemeriksaan hari ini, politisi PDIP itu mengaku dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari dan Anang Sugiana Sudiharjo.
Keluar dari gedung KPK sekitar pukul 16.15 WIB, Olly mengaku dikonfirmasi penyidik KPK mengenai Markus Nari dan Anang. Terhadap Markus dia mengaku kenal, namun terhadap Anang tidak kenal.
-
Kenapa OJK serius dalam upaya mencegah korupsi? “Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,” kata Sophia.
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Dalam kesempatan itu juga, Olly kembali menegaskan tidak ada kongkalikong apapun atau lobi lobi di DPR terkait proyek e-KTP.
"Emang ada lobi anggaran dilolosin? emang kucing dilolosin," seloroh mantan wakil ketua Banggar tersebut, Selasa (9/1).
Dia juga menampik penggelembungan anggaran terhadap pengerjaan proyek e-KTP dilakukan saat pembahasan anggaran di DPR. "Mana ada orang mark up mark up anggaran di DPR," ujarnya.
Bantahan Olly terkait korupsi proyek e-KTP juga diutarakan oleh dua anggota DPR periode 2009-2014, Numan Abdul Hakim dan Jafar Hafsah usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Keduanya, sama-sama membantah mendapat aliran dana dari proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.
Numan lebih dulu keluar dari ruang penyidikan sekitar pukul 14.25 WIB. Dia mengatakan penyidik meminta konfirmasi pembahasan proyek e-KTP di DPR. Politisi PPP itu mengatakan seluruh pembahasan proyek e-KTP dengan Komisi II DPR saat itu telah disampaikan ke penyidik. Dia pun enggan menjelaskan detil perihal pembahasan yang dimaksud.
Sementara itu, disinggung soal penerimaan uang saat dirinya menjabat sebagai ketua kelompok fraksi PPP di Komisi II DPR dia membantah.
"Tidak ada. Saya cuma ditanya karena Kapoksi saya. Dari PPP ada sembilan Kapoksi, yang sejak awal diduga saya menerima USD 37.000 dan itu ternyata saya tanyakan siapa yang ucap ternyata enggak ada," ujar Numan .
Dia enggan berkomentar lagi perihal materi pemeriksaan yang diajukan penyidik kepadanya.
Sikap sama ditunjukan Jafar Hafsah. Kapoksi di Komisi II dari fraksi Partai Demokrat itu juga membantah menerima uang terkait proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.
Seperti diketahui pada pemeriksaan hari ini KPK memanggil sejumlah anggota DPR periode 2009 - 2014 yang bertugas sebagai Kapoksi di komisi II DPR saat itu. Mereka adalah Olly Dondokambey mantan wakil ketua badan anggaran DPR, Jazuli Juwaini, dan Rindoko Dahono Wingit.
Nama-nama tersebut sebelumnya masuk dalam surat dakwaan milik mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri; Irman dan mantan PPK Kemendagri; Sugiharto dan menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum pada KPK dalam surat tuntutan milik Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Dalam surat tersebut Kapoksi di Komisi II DPR mendapat jatah masing-masing USD 37.000 dari proyek e-KTP. Sementara Jafar Hafsah disebut menerima USD 100 ribu. Sedangkan Olly Dondokambey disebut menerima uang USD 1,2 juta dari proyek tersebut.
Baca juga:
Usai diperiksa KPK, Numan Abdul Hakim & Jafar Hafsah bantah terima uang e-KTP
Mantan anggota DPR Mohammad Jafar Hafsah diperiksa terkait kasus e-KTP
Ekspresi mantan anggota DPR RI Numan Abdul Hakim usai diperiksa kasus e-KTP
Mantan anggota DPR Jafar Hafsah diperiksa sebagai saksi kasus e-KTP di KPK
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey diperiksa KPK terkait e-KTP