Ombudsman Jabar: Sekolah favorit rawan lakukan praktik jual beli kursi
Dari penelusuran Ombudsman, pelanggaran mengarah pada praktik jual beli kursi kosong. Namun, keinginan itu bukan datang dari pihak sekolah. Melainkan dari masyarakat yang ingin anaknya menimba ilmu di sekolah negeri favorit.
Ombudsman Jawa Barat menyebut sekolah favorit masih rawan lakukan pelanggaran dalam proses Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Mereka meminta tim cyber pungli melakukan pengawasan.
"Berdasarkan evaluasi PPDB tahun 2016-2017, praktiknya jual beli kursi. Kita berharap tahun ini tidak terjadi karena bisa masuk ranah pidana. Saber pungli saya harap mulai aktif agar praktik seperti ini tidak terjadi," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat Haneda Sri Lastolo dalam konferensi pers di Jalan Kebonwaru, Kota Bandung, Senin (2/7).
-
Apa yang terjadi pada kucing liar di Semarang? Banyak kucing liar yang hilang dan tersisa hanya satu ekor dalam keadaan mengenaskan.
-
Siapa yang diamankan dalam kasus tawuran pelajar ini? Ratusan pelajar itu diamankan di empat lokasi di Jakarta Pusat pada Selasa (2/4) sore. Polres Metro Jakpus mengamankan 140 pelajar diduga hendak tawuran dengan modus bagi-bagi takjil.
-
Bagaimana cara pantun ini menghibur mahasiswa? Pantun mahasiswa lucu ini bisa jadi pelepas stres di tengah sibuknya kuliah.
-
Apa yang dilakukan Binus School Serpong kepada siswa yang terbukti melakukan bullying? Binus School Serpong mengaku telah mengeluarkan siswa yang terlibat kasus bullying terhadap pelajar lainnya. Selain itu, sejumlah murid yang tidak terlibat langsung tetapi menyaksikan dan tidak memberikan pertolongan juga disanksi disiplin tegas.
-
Siapa yang bisa terhibur dengan pantun mahasiswa lucu ini? Pantun mahasiswa lucu ini bisa jadi pelepas stres di tengah sibuknya kuliah.
-
Apa tujuan dari pantun mahasiswa lucu ini? Pantun mahasiswa lucu ini bisa jadi pelepas stres di tengah sibuknya kuliah.
Dari penelusuran Ombudsman, pelanggaran mengarah pada praktik jual beli kursi kosong. Namun, keinginan itu bukan datang dari pihak sekolah. Melainkan dari masyarakat yang ingin anaknya menimba ilmu di sekolah negeri favorit.
"Publik itu masih mau ke favorit. Makanya, sekolah favorit itu rawan," ucapnya.
Ombudsman tidak spesifik menyebut sekolah dan jumlah temuan. Namun praktik jual beli kursi sekolah terjadi di beberapa daerah di Jabar. Diantaranya di Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta dan Kota Bandung.
Sistem zonasi belum tepat diterapkan
Pemerintah masih akan menerapkan sistem zonasi untuk memperbaiki proses penerimaan murid sekaligus menghilangkan sekolah negeri favorit minded di tengah masyarakat. "Zonasi radius masih digunakan. Tapi kuotanya dibatasi," jelasnya.
Ombudsman membuka pos pengaduan untuk memastikan bahwa proses PPDB yang berjalan baik. Kalau ada keluhan bisa langsung bersinergi membantu masyarakat sekolah dan dinas.
Di tempat sama, Koordinator Pengawasan PPDB Ombudsman Jawa Barat, Noer Adhe Purnama menilai, penerapan sistem zonasi harus dikaji ulang karena merugikan siswa di daerah. Menurutnya, rayonisasi ini tidak bisa diterapkan di semua daerah mengingat infrastruktur yang belum merata.
"Misalnya di daerah perbatasan Kabupaten Bandung Barat dengan Subang. Karena (wilayah administrasi) rumahnya ada di Subang, siswa tidak bisa sekolah di Kabupaten Bandung Barat. Padahal rumahnya dekat dengan sekolah di Kabupaten Bandung Barat," kata Noer.
Akibatnya, lanjut dia, siswa tersebut harus bersekolah di tempat yang lebih jauh karena menyesuaikan dengan wilayah administrasinya. "Jadi ini keluar dari tujuan utamanya. Tujuannya kan agar siswa sekolah di tempat yang dekat. Kalau seperti ini, malah sekolah di tempat yang jauh," katanya.
Oleh karena itu, dia berharap pemerintah bisa segera meningkatkan infrastruktur pendidikan khususnya di daerah pelosok. Hal ini penting agar pemerataan pendidikan bisa terwujud.
"Kalau setiap kecamatan sudah memiliki sekolah, baru bisa diterapkan rata sistem zonasi. Kalau sekarang, saya berharap jangan diterapkan di semua wilayah," katanya.
Lebih lanjut dia meminta masyarakat lebih kritis dalam memantau pelaksanaan PPDB ini. Warga yang mengeluhkan bisa mengadukan langsung ke pihak penyelenggara dalam hal ini sekolah.
Baca juga:
Penerimaan siswa SMA berbasis online di Tangerang terkendala server bermasalah
Ratusan siswa SMA Negeri di Medan masuk lewat jalur ilegal
Beredar video pengakuan anak ditolak masuk SMP di Malang
Gubernur Aher minta laporkan jika ada perpeloncoan siswa baru
Pelajar kurang mampu di Purwakarta boleh sekolah tanpa seragam
Ancaman bugil orang tua demi anak diterima di sekolah negeri