Pakar Hukum Nilai KPK Bisa Pidanakan Partai Dalam Kasus Suap Komisioner KPU
Lembaga antirasuah menjadi punya kesempatan menegakkan hukum terhadap partai politik (parpol) lewat pidana korporasi.
Pakar Hukum UAI Suparji Ahmad menilai, terungkapnya kasus suap terkait penetapan anggota DPR terpilih tahun 2019-2024 yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan kader PDI Perjuangan Harun Masiku, menjadi pintu gebrakan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lembaga antirasuah menjadi punya kesempatan menegakkan hukum terhadap partai politik (parpol) lewat pidana korporasi.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
"Peluang KPK untuk menggebrak agar pemberantasan korupsi itu perlu tindak pidana korporasi. Dan parpol juga korporasi yang bisa jadi objek yang ditegakkan, seandainya dia membiarkan kejahatan, memfasilitasi kejahatan," kata Suparji di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1).
Menurut Suparji, ini menjadi momentum KPK membangun kembali kepercayaan publik usai pergantian pimpinan dan pemberlakuan undang-undang baru.
"Jadi tentunya KPK harus punya nyali meskipun berhadapan dengan penguasa, parpol pemenang, dan sebagainya. Itulah independensi KPK," jelas dia.
Lebih lanjut, KPK diharapkan tidak berhenti usai terungkapnya kasus suap jabatan antara penyelenggara dengan peserta pemilu. Kejahatan demokrasi tersebut berpotensi menimbulkan pidana turunan lainnya.
"Fakta yang kita tangkap pada saat ini adalah keterlibatan parpol, terlepas itu hanya tanda tangan atau tidak, tapi sudah mencoba melabrak rambu-rambu yang ada. Oleh karena itu menurut saya akan menjadi penting bagi KPK untuk serius telusuri kasus ini," tutup Suparji.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com