Pansus angket KPK dapat dukungan dari JIN
Pansus angket KPK kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan LSM. Kali ini, Pansus bertemu dengan Jaringan Islam Nusantara (JIN). JIN menyatakan dukungan keberadaan Pansus angket KPK.
Pansus angket KPK kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan LSM. Kali ini, Pansus bertemu dengan Jaringan Islam Nusantara (JIN). JIN menyatakan dukungan keberadaan Pansus angket KPK.
Presidium Nasional JIN Rizikin Juraid mengatakan, kinerja pemberantasan korupsi yang dijalankan KPK perlu dievaluasi. Tujuannya agar kerja KPK tidak keluar dari koridor hukum dan membahayakan kehidupan bangsa dan negara.
"JIN memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pansus Angket KPK untuk mengevaluasi eksistensi dan kinerja KPK," kata Rizikin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7).
JIN menyarankan evaluasi tersebut di antaranya membatasi kewenangan yang dimiliki KPK karena berpotensi menyalahgunakan wewenang. Kemudian membatasi kewenangan penyadapan karena berpotensi melanggar HAM dan UU.
Lebih lanjut, KPK juga harus menjelaskan soal penanganan kasus besar seperti kasus Bank Century, BLBI, dan Sumber Waras, mensyaratkan penindakan kasus dengan jumlah kerugian minimal Rp5 miliar. Serta meninjau kembali fungsi pencegahan dan trigger mechanism yang dimiliki KPK.
Rizikin menegaskan, pihaknya merasa KPK tidak mampu mengurangi jumlah korupsi sejak 15 tahun berdiri. Dugaan itu terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang tidak masuk ke dalam 50 besar negara bebas korupsi. Jika langkah evaluasi tidak dapat dilakukan, JIN juga mendesak DPR merevisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK.
"KPK berjalan 15 tahun indeks korupsi kita tidak menurun," pungkasnya.
Baca juga:
Perlawanan KPK kepada Pansus hingga ajukan judical review ke MK
Pimpinan KPK restui pegawai gugat Pansus angket ke MK
Pegawai KPK dinilai berpolitik, Fahri minta Menpan RB bertindak
Pansus revisi UU Pemilu masih buka lobi pemerintah sebelum paripurna
Pansus bakal hadirkan pakar hukum kontra angket KPK
Ketemu pansus, dua LSM duga hak angket bisa melemahkan KPK
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.