PBNU sebut seluruh agenda kelompok yang melemahkan KPK harus dicegah

"Berkali-kali Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyatakan bahwa Indonesia ini darurat korupsi, darurat narkoba, dan juga darurat radikalisme," kata Robikin.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Hukum Robikin Emhas bersama masyarakat sipil dukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melawan Pansus Hak Angket. Robikin mengatakan PBNU punya komitmen sangat kuat untuk pemberantasan korupsi.

"Berkali-kali Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyatakan bahwa Indonesia ini darurat korupsi, darurat narkoba, dan juga darurat radikalisme," kata Robikin di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Jumat (14/7).

Robikin mengatakan seluruh elemen masyarakat harus bersatu padu melawan korupsi termasuk juga melawan seluruh agenda-agenda kegiatan suatu kelompok yang seringkali diistilahkan koruptor fighting.

"Jadi dalam bentuk dan rupa apapun kalau misalnya koruptor itu melakukan perlawanan terhadap penegakan hukum di bidang korupsi maka rakyat harus bersatu padu untuk mendukung penegak hukum," ujar Robikin.

Robikin menegaskan suatu tantangan penegakan hukum harus membuktikan diri bahwa proses penegakan hukumnya sudah sesuai dengan prinsip, sesuai dengan profesionalnya.

Jadi jika itu sudah dilakukan, maka tidak ada alasan KPK tidak didukung. Termasuk Kejaksaan dan Kepolisian dalam hal melakukan penegakan hukum di bidang korupsi harus didukung.

"Kemudian kelompok-kelompok yang dianggap merintangi, dianggap menghambat dan bahkan melemahkan proses penegakan hukum bahkan institusi harus dicegah, tidak boleh tidak, jadi prinsip dasarnya di situ," jelas Robikin.