PDIP Jateng Buka Pendaftaran Peserta Pilkada 2020
Terkait penjaringan bakal Calon Kepala Daerah sendiri sudah dilakukan PDI Perjuangan tingkat Kabupaten atau Kota. Namun, atas perintah Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, sebelumnya juga membuka pendaftaran lagi di tingkat Provinsi Jateng.
DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah membuka pendaftaran calon kepala daerah. Pembukaan pendaftaran sesuai surat edaran (SE) Nomor 918/IN/DPP/XI/2019 tanggal 21 November 2019 tersebut dibuka bagi siapapun yang ingin maju sebagai Kepala Daerah di Jateng.
"Jadi tidak hanya satu, dua orang semuanya di 21 kabupaten kota. Aturan dari pusat seperti itu. Pendaftaran dibuka tanggal 6 sampai 12 desember 2019," kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto, Kamis (28/11).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan PDIP menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Kenapa PDIP menang di pemilu 2019? Kemenangan ini juga menunjukkan bahwa citra dan program kerja yang ditawarkan oleh PDIP dapat diterima oleh masyarakat luas.
Dia menyebut pendaftaran dibuka di tingkat provinsi, wewenang memilih bakal calon Kepala Daerah berada di tangan pimpinan pusat PDI Perjuangan.
Sedangkan, pimpinan daerah hanya menyampaikan ke pengurus pusat siapa saja bakal calon kepala daerah yang memiliki popularitas dan elektabilitas paling tinggi.
"Semua rekomendasi DPP. Setelah pendaftaran selesai disurvei, mana yang popularitas dan elektabilitasnya tinggi, nanti disampaikan ke DPP," ungkapnya.
Terkait penjaringan bakal Calon Kepala Daerah sendiri sudah dilakukan PDI Perjuangan tingkat Kabupaten atau Kota. Namun, atas perintah Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, sebelumnya juga membuka pendaftaran lagi di tingkat Provinsi Jateng.
"Kalau DPC buka pendaftaran dan ada yang belum sempat mendaftar, bisa mendaftar di DPD. Nanti kalau di DPD belum sempat mendaftar, bisa ke DPP," ujarnya.
Sejauh ini, belum ada kader atau pihak-pihak tertentu yang secara resmi membangun komunikasi dengan PDI-Perjuangan Jateng untuk minta diusung sebagai bakal calon Kepala Daerah.
"Belum ada sampai saat ini. Tapi, kalau komunikasi personal mungkin ada. Tapi kita belum tahu yang mau daftar ke DPD siapa,"tutupnya.
Pendaftaran Bacalon Pilkada di 21 Kabupaten Kota Jateng
DPD PDIP Jateng menilai pendaftaran selama sepekan akan dimanfaatkan menjaring kader yang handal untuk bertarung di Pilkada serentak di 21 kabupaten kota Jawa Tengah. Oleh sebab itu, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka disarankan daftar ke DPD atau DPP.
"Jadi bila Gibran tidak bisa mendaftar di DPC PDIP, maka bisa memasukan berkas pendaftarannya ke DPD PDIP Jateng. Alur pendaftaran ini juga berlaku bagi semua kandidat dari 21 kabupaten/kota.Tidak harus ke DPC, sebab pihak DPC kan sudah menutup pendaftarannya," ujar Bambang.
Dia menyebut tahapan pendaftaran peserta Pilkada 2020 yang akan dibuka DPD PDIP Jawa Tengah pada 6-12 Desember, mulai menarik minat sejumlah kalangan masyarakat. Bahkan sudah ada beberapa tokoh politik di daerah yang berminat mendaftarkan berkas pencalonannya ke markas DPD PDIP Jateng di Panti Marhein, Semarang.
"Yang mendaftar dari kabupaten kota sudah kelihatan. Tapi kita tidak pernah memasang target, kalau mereka kepengin maju, ya silahkan daftar aja. Karena yang menentukan semua rekomendasinya dari DPP," jelasnya.
Selanjutnya tahapan melakukan survei internal untuk melihat tingkat popularitas dan elektabilitas seorang kandidat di mata publik.
"Mana yang paling populer, dan elektabilitasnya tinggi nanti disampaikan DPP. DPP tinggal menentukan saja," tutupnya.
(mdk/fik)