Pembangunan IKN Dimulai, KSP Kawal Pembebasan Lahan Tanpa Melanggar Hukum
Menurut Febry, proses pembebasan lahan menjadi kunci yang menentukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung IKN. Partisipasi aktif dari pemerintah daerah pun menjadi penting dalam tahapan ini.
Kantor Staf Kepresiden (KSP) memastikan tahap awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan infrastruktur pendukung di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tidak akan terhambat oleh permasalahan sengketa lahan. KSP pun berkomitmen mengawal proses pembebasan lahan berjalan cepat dan efektif.
"Isu pembebasan lahan akan jadi prioritas dan kita akan fokus habis-habisan untuk debottlenecking permasalahan pembebasan lahan ini. Apapun yang menjadi masalah, akan kami selesaikan dan prosesnya harus cepat, selesai sebelum 16 Agustus 2024 tanpa melanggar hukum," kata Deputi I KSP, Febry Calvin Tetelepta dalam rapat koordinasi bersama KemenPUPR, Pemda dan Balai terkait, Kamis (24/3).
-
Bagaimana Palangka Raya disiapkan menjadi calon Ibu Kota? Di tahun yang sama, Soekarno semakin optimis dan menggencarkan promosi Palangka Raya sebagai calon ibu kota negara. Keyakinan Soekarno sederhana, karena saat itu Pemerintah Republik Indonesia belum pernah membuat kota sendiri secara mandiri. Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka.
-
Kapan Palangka Raya ditetapkan menjadi calon Ibu Kota? Gagasan ini sebelumnya dilemparkan oleh Presiden Soekarno pada 1950-an lalu. Saat itu, Soekarno melihat Palangka Raya memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara.
-
Siapa yang dijuluki sebagai Ibu Komando? Di bagian komentar, ada yang menyebut Juliana sebagai Ibu Komando.
-
Siapa yang menginginkan Palangka Raya jadi Ibu Kota? Saat itu, Soekarno melihat Palangka Raya memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara.
-
Kenapa Palangka Raya gagal jadi Ibu Kota Indonesia? Adapun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Kota Palangka Raya batal jadi ibu kota Indonesia. Pertama karena sebagian besar tanah di sana merupakan daerah gambut, sehingga kualitasnya akan sangat buruk untuk menunjang pembangunan ibu kota pemerintahan juga kebutuhan air. Kemudian, wilayah tersebut juga jauh dari pelabuhan dan harus memutar ke wilayah Sampit, Kalimantan Tengah dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan jarak masing-masing sekitar 4 jam. Pembangunan di Palangka Raya akan memakan banyak biaya, karena proses perkerasan tanah akan dilakukan berulang-ulang dan memakan waktu yang lama, sehingga pembangunan akan banyak yang tertunda.
-
Siapa yang menganiaya ibu kandungnya di Pekanbaru? Pelaku insial H anak kandung korban, kejadian pengniayaan itu sudah lama, yakni pada Jumat 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib. Tapi, videonya baru tersebar sekarang, makanya kami langsung gerak cepat ke rumah pelaku," kata Bery kepada merdeka.com.
Menurut Febry, proses pembebasan lahan menjadi kunci yang menentukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung IKN. Partisipasi aktif dari pemerintah daerah pun menjadi penting dalam tahapan ini.
"Ada titik-titik permukiman masyarakat yang harus bergeser karena pembangunan jaringan air dan akses jalan IKN. Jadi harus ada pendekatan yang baik, jangan sampai masyarakat tergusur. Walaupun negara sudah menyiapkan anggaran penggantian lahan, namun apa artinya uang kalau masyarakat belum legowo," lanjut Febry.
Sementara itu, saat ini pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang berfokus pada pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan intake Sungai Sepaku sebagai sumber daya air baku di kawasan IKN. Nantinya, sumber air baku akan dipompa ke kawasan IKN melalui pipa yang terbentang sepanjang 8 km. Selain itu, akan dibangun danau atau embung di 19 lokasi di kawasan IKN untuk menampung kebutuhan air.
Selain penyediaan sumber air baku, pemerintah akan memulai pembangunan akses jalan tol dari pelabuhan IHM menuju kawasan IKN untuk mendukung distribusi logistik. Perjalanan dari Bandara Sepinggan menuju kawasan IKN akan dipersingkat dengan membangun tol yang akan dimulai dari km 11 Tol Balikpapan-Samarinda.
"Kami akan adakan rapat per kluster dengan pihak Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) dan Ditjen Cipta Karya. Semua proses juga akan melibatkan Pemda, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pihak aparat keamanan agar proses konstruksi berjalan cepat," ungkapnya.
Baca juga:
KSP Dorong Badan Otorita Lakukan Indentifikasi Pemilikan Tanah di IKN
Wagub DKI: Jakarta akan Bersaing dengan Washington & Sydney saat Ibu Kota Pindah
Wagub DKI Optimis Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Dunia Meski Tak Lagi Ibu Kota Negara
Pemprov DKI Libatkan Pakar Susun RUU Kekhususan Jakarta
Jokowi Audiensi dengan Mahasiswa Cipayung Plus Bahas IKN hingga Harga Bahan Pokok
PUPR Belajar dari Korea Bangun Perumahan PNS di Ibu Kota Baru