Pembongkaran bangunan liar, Kapolsek di Bekasi dihajar warga

Warga ngotot bertahan karena mengaku membeli lahan dengan harga Rp 10 juta.

Kericuhan terjadi saat pembongkaran bangunan liar di Kampung Tanah Merah, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi. Aparat Satpol PP pemerintah setempat adu jotos dengan warga penghuni lahan, siang tadi.

Bahkan, Kapolsek Medansatria, Kompol Dubbel Manalu yang turut mengamankan lokasi menjadi sasaran amuk warga. Akibatnya, Kapolsek mengalami luka memar di bagian wajah akibat pukulan seorang warga yang emosi karena rumahnya dibongkar paksa.

"Tuh lihat, saya kenal pukul juga nih," kata Dubbel sambil memperlihatkan luka memar di wajah bagian kanannya kepada wartawan di lokasi, Kamis (26/09).

Kericuhan bermula ketika alat berat akan melakukan penertiban bangunan di lahan seluas 16 hektare milik PT Astra Honda Motor Tbk yang hendak dibangun sebuah pabrik. Namun, warga yang tetap bertahan dengan alasan tinggal di tempat itu membayar.

"Saya beli Rp 10 juta, belum biaya bangun rumah," kata warga, Nurul (29).

Namun demikian, Pemerintah Kota Bekasi melalui Kelurahan Kalibaru menyatakan lahan yang dihuni oleh sekitar 320 keluarga merupakan milik perusahaan sejak tahun 1983. Status tanah itu pun hak guna bangunan. Adapun perjanjian jika warga mendirikan bangunan bersedia membongkar jika tanah itu dibutuhkan.

Karena tak terima, Satpol PP Kota dan Kabupaten Bekasi terlibat adu jotos dengan warga. Seorang perempuan tampak mengalami luka di dahi, sedangkan dua orang anggota Sat Pol PP mengalami luka di kepala akibat lemparan batu.

Aksi ini kemudian diredam oleh petugas keamanan dari Polresta Bekasi Kota dibantu Kodim 0507 Bekasi. Warga kemudian dievakuasi menjauh, sedangkan petugas mengeluarkan barang-barang di dalam rumah warga sebelum bangunan dirobohkan.

Kepala Sat Pol PP Kota Bekasi, Yayan Yuliana, mengatakan, pembongkaran terpaksa dilakukan karena lahan tersebut merupakan milik PT Astra Honda Motor Tbk yang akan dibangun sebuah pabrik. Namun warga menilai kalau tanah itu milik Pemerintah Kabupaten Bekasi.