Pemerintah Didesak Penuhi Hak Anak dalam Pendidikan
Victor menyebut, ada tujuh gerakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi hak pendidikan anak. Pertama, menyediakan akses belajar internet dan guru kunjung.
Ketua Gugus Kerja Kampanye dan Media Save The Children Indonesia, Victor Rembeth mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 hak anak dalam pendidikan harus diperhatikan. Masyarakat, guru, pemerintah daerah hingga pusat harus hadir untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi.
Victor menyebut, ada tujuh gerakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi hak pendidikan anak. Pertama, menyediakan akses belajar internet dan guru kunjung.
-
Apa saja yang direnovasi di sekolah? Renovasi sekolah ini meliputi penguatan struktur terkait, yang berperan penting dalam menjamin keamanan dan kenyamanan siswa.
-
Kenapa bunuh diri di kalangan remaja semakin meningkat di Indonesia? Data dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa lebih dari 700.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat bunuh diri. Di Indonesia, angka kematian akibat bunuh diri juga menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Data POLRI mencatat bahwa pada tahun 2023 terjadi 1.350 kasus bunuh diri, naik drastis dari 826 kasus di tahun sebelumnya.
-
Bagaimana Ki Hadjar Dewantara menunjukkan semangatnya dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia? Sosok yang akrab dijuluki Bapak Pendidikan Nasional itu bekerja keras memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia di tengah penjajahan pada masa itu.
-
Kenapa ucapan kelulusan sekolah dianggap penting? Ucapan tersebut juga menjadi penyemangat untuk membantu mereka ketika mereka memulai tahap kehidupan selanjutnya.
-
Apa makna dari tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju"? Makna dari tema ini adalah bahwa tahun 2024, yang bertepatan dengan HUT ke-79 Kemerdekaan RI akan menjadi momen pembuka bagi beberapa transisi besar di Indonesia.
-
Di mana seharusnya pendidikan dijalankan? "Sekolah-sekolah saja tidak dapat memajukan masyarakat, tetapi juga keluarga di rumah harus turut bekerja. Lebih-lebih dari rumahlah kekuatan mendidik itu harus berasal."
"Penyediaan informasi belajar harus dilakukan. Jam belajar disesuaikan. Dukungan akses belajar internet dan guru kunjung untuk anak," katanya dalam Talk Show Lembaga Pendidikan yang Adaptif Terhadap Kebiasaan Baru, Selasa (9/6).
Dia mengungkap, hasil survei internal lembaganya menunjukkan 2 dari 3 orang tua mengatakan anak mereka tidak belajar dari website. Kemudian anak berisiko terhadap kekerasan online dan terancam putus sekolah.
Karena itulah, penyediaan akses belajar internet dipandang penting untuk mencegah terjadinya kasus anak putus sekolah di tengah pandemi Covid-19.
Gerakan kedua adalah dukung guru-guru untuk melakukan kebiasaan baru. Dukungan yang dimaksud yakni penyediaan akses internet, transportasi guru kunjung serta latihan penerapan cuci tangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) kesehatan anak di sekolah.
"Ini penting sekali. Ini juga hasil survei kami mengatakan 3 dari 4 guru tidak memiliki akses ke website dan aplikasi online. 7 Dari 10 guru membutuhkan material pembelajaran jarak jauh," jelasnya.
Gerakan ketiga yakni memperkuat manajemen sekolah. Victor menyebut, satuan pendidikan harus memperkenalkan normal baru atau kebiasaan baru yang sehat di lingkungan sekolah.
Dia juga meminta sekolah melakukan sosialisasi masif kepada siswa mengenai cara mencuci tangan yang benar.
"Kami menemukan belum ada cuci tangan yang benar seperti cuci tangan selama 20 detik atau bagian di mana saja yang sebetulnya yang paling berisiko terhadap virus corona," ujarnya.
Keempat, orang tua dukung anak menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sejak di rumah. Orang tua juga harus mengingatkan anak untuk tidak memegang barang sembarangan selama dalam perjalanan ke sekolah.
Victor melanjutkan, orang tua juga harus berkomunikasi secara aktif dengan guru.
"Ini yang perlu, orang tua adu diskusi dengan guru. Lalu orang tua mendengarkan pikiran dan perasaan anak dengan prinsip saling menghargai tanpa kekerasan," paparnya.
Kelima, masyarakat mendukung proses belajar mengajar anak. Viktor menyinggung ada masyarakat yang menghambat pembelajaran anak secara offline.
Dia mencontohkan, ada warga yang melarang kedatangan guru kunjung ke rumah siswa karena khawatir penularan Covid-19.
Keenam, pemerintah daerah mendukung penerapan satuan pendidikan aman. Pemerintah daerah disarankan untuk tidak gegabah memutuskan belajar secara tatap muka di sekolah sebelum melakukan kajian dan analisis mendalam.
"Terakhir, pemerintah pusat menerapkan satuan pendidikan aman. Di Kemendikbud ada namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), itu yang ingin kita adopsi dalam kebiasaan baru ini," tutupnya.
(mdk/fik)