Pemprov Jatim Alokasikan Rp7,441 Triliun Dana Desa untuk Pengentasan Kemiskinan
Heru menjelaskan, pengentasan kemiskinan di Jatim sendiri telah tertuang dalam program Nawa Bhakti Satya yang diusung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Wagub Emil Elestianto Dardak.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim berupaya mengoptimalkan alokasi dana desa sebesar Rp7,441 triliun untuk mengurangi angka kemiskinan. Upaya itu pun dilakukan dengan cara mengoptimalkan Pendampingan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).
Penanganan isu strategis di Jatim melalui optimalisasi dana desa tahun anggaran 2019 ini, disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Heru Tjahjono.
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Kapan Taman Purbakala Sriwijaya diresmikan? Menghabiskan waktu pembangunan lebih kurang 4 tahun, TPKS telah diresmi beroperasi pada tahun 1990 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto.
-
Apa yang ditemukan warga di Desa Surotrunan, Kebumen? Warga Desa Surotrunan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, dibuat heboh. Sebuah gundukan tanah misterius ditemukan pada salah satu pekarangan milik warga.
-
Di mana Desa Sembungan berada? Desa Sembungan sendiri merupakan desa tertinggi di Pulau Jawa. Menurut data dari Kemenparekraf, desa tersebut berada di ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut.
-
Di mana Desa Kedungmulyo berada? Salah satu desa yang dilalui deretan Pegunungan Kendeng itu adalah Desa Kedungmulyo yang berada di Kecamatan Sukolilo, Pati.
Ia menyatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan alokasi dana desa untuk penurunan angka kemiskinan yang ada di Jatim. Penurunan kemiskinan ini mencakup yang terjadi di pedesaan maupun perkotaan.
"Alokasi dana desa di Jatim pada tahun 2019 adalah sebesar Rp7,441 triliun. Oleh sebab itu kami berharap dana ini bisa digunakan secara optimal untuk mempercepat kemajuan di Jatim. Salah satunya untuk penurunan kemiskinan," ujarnya, Selasa (26/11).
Heru menjelaskan, pengentasan kemiskinan di Jatim sendiri telah tertuang dalam program Nawa Bhakti Satya yang diusung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Wagub Emil Elestianto Dardak.
Sembilan Nawa Bhakti tersebut yaitu Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah, Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah, dan Jatim Harmoni.
Ditambahkan, salah satu program unggulan dalam nawa bhakti satya yaitu Jatim Sejahtera yang memang fokus pada pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, program pada bhakti 7 yang fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi dan mendorong pemberdayaan masyarakat desa.
"Dalam rangka pengentasan kemiskinan telah digagas program Keluarga Harapan atau PKH, yang telah mencakup 50 ribu lansia guna memberi jaminan hidup yang layak bagi lansia," ungkap Heru.
Penurunan Angka Kemiskinan di Jatim
Ia menambahkan, lewat berbagai upaya tersebut telah terjadi prosentase penurunan jumlah penduduk miskin pada periode September 2018 sampai dengan Maret 2019, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Besaran penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan yaitu sebesar 0,78 persen, dan perkotaan sebesar 0,13 persen.
Selain itu, Heru juga meminta agar pemanfaatan dana desa juga dioptimalkan untuk menurunkan angka stunting di Jatim. Berdasarkan data yang ada, angka stunting di 15 kabupaten kantong kemiskinan di Jatim pada tahun 2018 mencapai 32,81 persen. Untuk itu, dibutuhkan intervensi gizi salah satunya dengan pemanfaatan dana desa.
"Kemiskinan merupakan PR besar kita bersama dan menjadi tanggung jawab semua pihak. Di samping itu, prioritas lainnya yaitu penurunan stunting dan peningkatan angka partisipasi sekolah dengan mendorong peningkatan IPM. Ini semua harus bisa kita fasilitasi lewat alokasi dana desa yang diterima," pungkasnya.
(mdk/fik)