'Kemurnian agama' dalam manifesto Gerindra menuai kritik

"Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan."

2014-04-23 11:52:48

Belum surut polemik soal frasa 'membuat jera' sekte-sekte seperti Ahmadiyah dan Syiah, Partai Gerindra kembali dikritik terkait manifesto perjuangan di bidang agama. Pasalnya, partai besutan Prabowo Subianto itu menyuarakan negara wajib menjamin 'kemurnian agama'.

"Setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama/kepercayaan. Namun, pemerintah/negara wajib mengatur kebebasan di dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama."

Kutipan di atas tercantum dalam Manifesto Perjuangan Partai Gerindra halaman 40 yang dikutip merdeka.com dari situs resmi partai, Rabu (23/4).

Frasa 'kemurnian agama' ini menuai kritik dari sejumlah kalangan di media sosial. "Kalimat pemurnian agama sudah menjurus 'pemaksaan' literasi tentang agama. Gerindra tak layak hidup di bumi Indonesia nusantara yang indah," tulis akun @rendranila yang mengaku seorang Gusdurian, pencinta Gus Dur.

Topik pilihan: Prabowo vs PDIP | Pilpres

"Mertuanya dulu melarang Konghucu. Sekarang bekas mantunya mau melakukan 'pemurnian agama'," kicau @Dhandy_Laksono, aktivis Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Lewat akun Facebook-nya, dosen Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, menilai 'pemurnian agama' merupakan indikasi pergeseran menuju fasisme. "Ini terjadi ketika kemerdekaan agama dipinggirkan atas nama pemurnian agama dan hal itu akan terinkorporasi dalam elemen hegemoni negara," ujar dia.

Terkait hal ini, sejumlah petinggi Gerindra belum bisa dikonfirmasi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan Sekjen Ahmad Muzani tidak menyaut saat dihubungi merdeka.com lewat telepon selulernya.

Sebelumnya, kicauan admin @Gerindra di Twitter juga menuai kontroversi. Penyebabnya adalah adalah kata 'jera'. Kontroversi ini bermula saat salah satu follower, @DYDIMUS_IFFAT bertanya kepada admin.

"@Gerindra Hmmm, bgmn pandangan partai tentang diferensiasi sekte dalam agama seperti Syiah dan Ahmadiyah di Islam, Mormon di Kristen, dll?" kicau sang pengikut, Selasa (22/4).

Menjawab pertanyaan itu, admin Gerindra menjawab, "@DYDIMUS_IFFAT Bung, seluruh WNI harus dilindungi. Jika mereka berada di jalan yang salah kita buat lembaga untuk membuat mereka jera."

Kata 'jera' itulah yang membuat heboh. Tak sedikit para followers yang langsung mengait-ngaitkan kata 'jera' dengan tindakan penculikan yang dilakukan Capres Partai Gerindra , Prabowo Subianto , pada 1998.

"Apakah lembaga yg bisa membuat jera orang berkeyakinan itu semacam Tim Mawar? @Gerindra," tanya pemilik akun @muh_isnur.

Mendapat sejumlah pertanyaan tentang 'jera', sang admin mengklarifikasi dengan mencari arti kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia.

"Di kamus besar Bahasa Indonesia bisa dicek, tidak ada perlakuan jera dengan cara kasar tetapi dengan cara yang tepat dan benar," ujar admin @Gerindra.

Baca juga:
Dino mengaku tak punya uang bayar 'Pasukan Nasi Bungkus'
Fadli Zon: Tindakan pemimpin harus satu kata dengan perbuatan
Manuver politik Fadli Zon bela Prabowo
Kicauan admin Gerindra soal 'buat Ahmadiyah jera' picu polemik
Beredar isu perusahaan Prabowo punya utang Rp 14 triliun

(mdk/ren)