Pengalaman Pimpin BKPM, Bahlil Lahadalia Dinilai Cocok Jadi Menteri Investasi
Presiden Jokowi diharapkan memilih kalangan profesional non parpol jika nantinya tidak menjadikan Bahlil sebagai Menteri Investasi.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui pembentukan Kementerian Investasi dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) nantinya akan diubah menjadi Kementerian Investasi.
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Kementerian Investasi. Alasannya menurut Ujang, Kementerian Investasi merupakan perubahan dari BKPM yang saat ini dipimpin Bahlil Lahadalia.
-
Kenapa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berpesan agar hilirisasi tetap dilanjutkan? Ia pun berpesan bahwa siapapun nanti menteri investasi selanjutnya, tugasnya adalah melanjutkan kebijakan tersebut. Ia juga menegaskan agar hilirisasi jangan sampai dibubarkan.
-
Kapan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyampaikan pendapatnya mengenai hilirisasi? Hal itu disampaikan Bahlil dalam acara 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024' di The Ritz-Carlton Ballroom, Pacific Place, Jakarta, Rabu (31/1/2024).
-
Bagaimana Bahlil Lahadalia masuk ke dalam kabinet Presiden Jokowi? Bahlil mengaku masuk kabinet Presiden Jokowi pada 2019 bukan dari usulan atau perwakilan Golkar.
-
Bagaimana Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan tentang realisasi investasi bidang hilirisasi di tahun 2023? Dia mengatakan total realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp 375,4 triliun. Menurutnya, angka ini merupakan 26,5% dari total realisasi investasi periode Januari-Desember 2023.
-
Kapan Bahlil memaparkan tentang investasi dan ekonomi? Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memaparkan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam acara 'Trinegah Political and Economic Outlook 2024', Jakarta, Rabu (31/1).
-
Apa yang dikatakan Bahlil tentang kondisi kabinet Jokowi? Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan, bahwa situasi di dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dalam keadaan baik. Dia membantah jika ada menteri yang merasa tidak nyaman berada di Kabinet.
"Sebenarnya menterinya sudah ada, Pak Bahlil karena kan beliau Kepala BKPM. Jadi saya melihatnya ya Bahlil yang akan jadi Menteri Investasi. Kecuali kalau Pak Jokowi mau mengganti Bahlil," kata Ujang saat dihubungi merdeka.com, Selasa (13/4).
Dia berharap Presiden Jokowi memilih kalangan profesional non parpol jika nantinya tidak menjadikan Bahlil sebagai Menteri Investasi. Karena kata dia, saat ini kepercayaan masyarakat terhadap Parpol sudah menurun. Selain itu, lanjut dia, tokoh-tokoh besar dan hebat di setiap Parpol koalisi semuanya sudah menjabat menjadi menteri ataupun kepala daerah.
"Ya memang akan ada pertarungan dari kelompok pendukung Pak Jokowi, baik itu dari relawan, Parpol, atau orang yang berjasa dengan Pak Jokowi yang belum dapat jatah," ujarnya.
"Tapi jatah untuk parpol sudah terpenuhi semua, nama-nama besar sudah jadi menteri, kalau Pak Jokowi mau ganti Bahlil ya kalau bisa yang berlatar profesional seperti Bahlil," lanjutnya.
Bahlil diketahui merupakan pengusaha sukses yang mengawali karirnya dari titik nol. Pria kelahiran 1976 itu pernah menjadi sopir angkot, kondektur, kuli bangunan, dan beberapa pekerjaan serabutan lainnya pernah ia lakoni. Sampai akhirnya ia menduduki jabatan sebagai CEO PT Rifa Capital yang sudah memiliki banyak cabang di Indonesia.
Ujang berharap, Presiden Jokowi bisa mengangkat orang-orang seperti Bahlil untuk memimpin Indonesia. Namun, Ujang pun yakin, siapapun yang akan dipilih Jokowi merupakan yang terbaik sesuai dengan dua kriteria yang telah disebutkan Jokowi sebelumnya.
Punya Jaringan Luas
Kriteria kedua Menteri Investasi itu menurut Ujang yakni memiliki jaringan luas. Menurut dia, kriteria itu penting untuk menggaet para investor berinvestasi atau menanamkan modalnya ke Indonesia sehingga bisa meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, yang mana berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.
"Yang pasti harus bisa menarik investasi hingga bisa membangun Indonesia. Harus dari latar belakang yang tepat di bidang ini ya," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.
Selain itu, menurutnya sosok yang bisa menduduki kursi menteri tersebut pastinya merupakan seseorang yang profesional atau ahli di bidang tersebut. Selain ahli, calon menteri tersebut juga harus bisa memimpin dan berorganisasi. Karena kata dia, jika hanya ahli saja namun tidak bisa memimpin, maka dia memprediksi kementerian tersebut akan kacau-balau.
"Latar belakang organisatoris itu sangat penting untuk memimpin kementerian, bukan hanya bisa me-manage kementerian itu, tapi harus jadi lokomotif perubahan di kementeriannya," ujarnya.
(mdk/gil)