Pengelola TPST Bantargebang akui kontraknya diputus Pemprov DKI

Namun mereka menyangkal mengerahkan massa buat mengusir truk sampah DKI Jakarta.

Director Managing PT Godang Tua Jaya, Daouglas Manurung, membenarkan Pemerintah DKI Jakarta telah melayangkan SP 3 ke perusahaannya sebagai pengelola TPST Bantargebang. Namun, aksi warga, kata dia, tak berkaitan dengan SP 3 yang diterima.

"SP 3 kita terima kemarin, kami mempunyai waktu untuk memperbaiki kewajiban yang dianggap sebagai wanprestasi," kata Daouglas, Rabu (22/6).

Menurut Daouglas, dengan tenggat waktu itu, perusahaannya tidak mungkin dapat menyelesaikan kewajibannya, seperti gasifikasi. Karena itu, dipastikan kontrak kerjasama pengelolaan TPST Bantargebang putus.

Daouglas menyayangkan, setiap alasan perusahaan mengklarifikasi SP 1 dan 2 tak mendapatkan respon dari Pemprov DKI Jakarta. Misalnya, pengambilan gas metana tak maksimal karena banyaknya sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang.

Adapun, SP 1 diterima PT GTJ pada 25 September 2015. Surat diteken oleh Pejabat Pelaksana Harian Kadis Kebersihan DKI, Ali Maulana. Dalam SP 1 tersebut, Pemprov DKI memberikan waktu kepada pengelola sampah DKI membenahi sejumlah komitmen dianggap menyalahi kesepakatan dalam 60 hari kerja.

"Pada 30 Oktober 2015, kami sudah berikan tanggapan terhadap tudingan itu," ucap Daouglas.

Selanjutnya, SP 2 dilayangkan Pemprov DKI kepada PT GTJ pada 27 November 2015 yang ditandatangani Kadinsih DKI, Isnawa Adji.

Hampir bersamaan dengan turunnya SP 3, warga di sekitar TPST Bantargebang menutup TPST milik DKI Jakarta tersebut. Namun, Daouglas membantah aksi warga ada kaitannya dengan turunnya SP tersebut.

"Itu urusan warga, kami enggak tahu dan enggak mau ikut campur," ujar Daouglas.

Sang koordinator, Wandi mengatakan, aksi penutupan itu merupakan bentuk kontrol karena sampah dikirim ke TPST Bantargebang cukup banyak. Padahal, warga menginginkan dibatasi sekitar 2.000 ton sehari.

Selain itu, warga menolak pengelolaan secara swakelola oleh DKI Jakarta, karena pengelolaan serupa pernah dilakukan pada tahun 2000-an, tetapi gagal. Adapun, DKI dipastikan mengelola secara swakelola setelah memutus kontrak pengelola.