Penjelasan Mendagri soal Percepatan Pembangunan 11 PLBN
"Urgensinya dari percepatan pembangunan 11 PLBN di antaranya, tertib kawasan dan dalam konteks episentrum pengembangan kawasan perbatasan dan juga pusat aktivitas ekonomi perbatasan," ucap Tjahjo.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tjahjo Kumolo, menyampaikan pandangannya terkait percepatan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Ia mengatakan bahwa saat ini Indonesia sudah memiliki pintu perlintasan antar negara cukup banyak.
Total ada 66 pemeriksaan lintas batas negara, yang terdiri dari 39 pos darat dan 27 pos perairan. Kebanyakan pos ini berada di Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Pasalnya, di wilayah ini rawan terjadi perlintasan antar negara ilegal, termasuk kejahatan internasional.
-
Kapan Sujiwo Tejo tampil di acara Jagong Budaya di Bojonegoro? Budayawan Sujiwo Tejo menyemarakkan acara Jagong Gayeng bertemakan "Budaya Rasa Melu Handarbeni" di Pendopo Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojoengoro, akhir pekan lalu.
-
Kapan Joko Kendil memulai pengembaraannya? Joko Kendil mengaku berasal dari Lor Kadilangu. Dia mengatakan sudah pergi mengembara keliling dunia sejak usia 19 tahun.
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
-
Apa yang dilakukan Kemensos di Kabupaten Tulungagung? Kementerian Sosial berkolaborasi memberikan pelayanan operasi katarak bagi PPKS lanjut usia (lansia) di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, menggandeng Pemkab Tulungagung, RSUD Dr. Iskak, YPP, SCTV, Indosiar serta Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI).
-
Apa yang ditinjau oleh Jokowi di Kabupaten Keerom? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung ladang jagung yang ada di kawasan food estate, Desa Wambes, Kecamatan Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
-
Siapa yang kuliah di Jogja? Perempuan yang tidak diketahui namanya itu kerap berdoa agar diberi kekuatan untuk selalu mencari nafkah demi keluarga. Terutama anaknya yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Yogyakarta.“Anak saya juga kuliah di situ, di Jogja. Sekarang semester akhir, makanya saya ada di sini itu karena ya butuh biaya,” ucap perempuan tersebut.
"Menindaklanjuti rapat Kabinet kedua pada tahun 2014 targetnya perbatasan utama harus sudah terbangun. Pengertian wujud telah dibangunnya perbatasannya, yaitu telah selesai dan bangunannya cukup megah, imigrasinya dan Bea Cukainya tersedia, Puskesmasnya, asrama TNI penjaga perbatasan, mercusuar dan radarnya, serta sarana prasarana lainnya," ujar Tjahjo, dalam acara Rapat Koordinasi Membahas Inpres tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Rabu (25/10).
Lanjutnya, di daerah-daerah perbatasan mulai dari Aceh sampai Papua yang berjumlah 187 kecamatan, sudah terdapat kantor camat, Puskesmas, dan rumah sakit rujukan. Tahun ini juga akan selesai pembangunan pasar – pasar yang dipersiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM.
Adapun target yang dibahas mengenai percepatan 11 PLBN terdiri dari empat skala prioritas pertama. Empat skala prioritas ini ialah Sei Pancang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Sota, Kabupaten Merauke, Papua, dan Long Midang / Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Kemudian, ada tujuh skala prioritas kedua. Daerah ini terdiri dari Long Nawang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Labang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Sei Kelik / Jasa, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Napan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Oepoli, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan Yetetkun, Kabupaten Bovendigoel, Papua.
"Urgensinya dari percepatan pembangunan 11 PLBN di antaranya, tertib kawasan dan dalam konteks episentrum pengembangan kawasan perbatasan dan juga pusat aktivitas ekonomi perbatasan," ucap Tjahjo.
Ia menjelaskan, diperlukan Instruksi Presiden (Inpres) percepatan 11 PLBN dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan untuk menyelesaikan target Presiden paling lambat pertengahan 2019. Inpres ini sebagai landasan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam terkait mewujudkan 11 PLBN terpadu.
Baca juga:
Mendagri: Revolusi mental harus jadi gerakan sosial masyarakat Indonesia
Kemendagri sebut posisi Wagub DKI bisa kosong hingga 2021
Kemendagri ingatkan Wali Kota Bandung segera lantik Benny sebagai Sekda
Mendagri: Revolusi Mental terbukti nyata, bukan jargon
Kemendagri dukung penuh kinerja KPK
Mendagri: Praja IPDN yang berkelahi dan narkoba langsung dipecat