Polri tak segan-segan OTT calon kepala daerah lakukan money politics
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, Satgas Anti Money Politik dibuat pada saat Pilkada. Alasannya karena memang untuk menghindari adanya suap-menyuap atau kecurangan.
Mabes Polri membentuk Satgas Anti Money Politics saat Pilkada serentak 2018. Hal itu dilakukan oleh Polri agar tak adanya kecurangan pada saat Pilkada nanti terhadap para calon atau kandidat.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan bahwa Satgas Anti Money Politics dibuat pada saat Pilkada karena memang untuk menghindari adanya suap-menyuap atau kecurangan.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kapan Polri mengatur pangkat polisi? Hal itu sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
-
Kenapa pangkat polisi penting? Selain itu pangkat juga merupakan syarat mutlak yang perlu dimiliki oleh anggota Polri jika hendak mendapatkan amanat untuk mengemban jabatan tertentu.
"Untuk Satgas Anti Money Politics itu menyasar kepada pada saat Pilkada ini berproses kemungkinan ada orang-orang yang melakukan money politik," kata Setyo, Jakarta, (10/1).
Oleh karenanya, pihaknya akan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para calon Kepala Daerah atau para kandidat yang tercium atau terlihat melakukan suap (korupsi).
"Oleh sebab itu kita mengantisipasi dengan OTT. Kalau dia OTT ya proses," ujarnya.
Dirinya pun menungkapkan bahwa Satgas Anti Money Politics ini sudah mulai terbentuk dan siap bekerja untuk melakukan OTT terhadap para calon Kepala Daerah yang melakukan kecurangan.
"Sudah dibentuk dan ada sendiri satgas-satgasnya," ucapnya.
Dalam hal ini Polri bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena nantinya KPK yang akan melakukan atau menangani dari penyelenggara negara.
"Pastilah itu diharapkan kerjasama. KPK yang menangani dari penyelenggara negara, sehingga di khawatirkan yang bukan penyelenggara negara bisa lolos. Oleh sebab itu Polri main disini," tuturnya.
Untuk melakukan penyadapan, nantinya bukan hanya KPK saja yang melakukan hal itu. Karen Polri juga akan melakukan penyadapan yang memang Polri memiliki alat canggih tersebut.
"Penyadapan kita punya intelijen yang canggih," tandasnya.
Baca juga:
Satgas Money Politic dibentuk Polri bakal awasi 4 tahapan Pilkada
Kapolri & Bawaslu bertemu bahas tugas Satgas Anti Money Politic
Jelang Pilkada 2018, Bawaslu awasi politik uang dan SARA
Sidang gugatan UU Pemilu, presidential threshold disebut picu koalisi transaksional
Kapolda Jabar sebut politik uang jadi pemicu konflik saat Pilkada