Pimpin Ratas Bahas UN, Jokowi Tekankan Jangan Sampai Rugikan Siswa
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan, di tengah wabah Covid-19 ini untuk mengambil keputusan terhadap 8,3 juta siswa yang saat ini akan melakukan Ujian Nasional. Terdapat tiga opsi yang akan diputuskan yaitu UN akan segera dilaksanakan, ditunda, dan tidak dilakukan sama sekali.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan, di tengah wabah Covid-19 ini untuk mengambil keputusan terhadap 8,3 juta siswa yang saat ini akan melakukan Ujian Nasional. Terdapat tiga opsi yang akan diputuskan yaitu UN akan segera dilaksanakan, ditunda, dan tidak dilakukan sama sekali.
"Opsi ini harus segera diputuskan dan ada 3 opsi yang dapat kita pilih apakah UN ini tetap dilaksanakan, yang pertama yang kedua apakah UN ditunda waktunya atau yang ketiga ditiadakan sama sekali," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Kebijakan Ujian Nasional Tahun 2020 di Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Selasa (24/3).
-
Apa yang dilakukan Jokowi saat kuliah? Semasa kuliah, Jokowi juga aktif tergabung dengan UKM pencinta alam.
-
Kenapa Jokowi mewanti-wanti soal pemilihan pemimpin? Presiden Jokowi kerap kali mewanti-wanti berhati-hati dalam memilih pemimpin.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
Dia menjelaskan, nantinya keputusan tersebut harus ada prinsip. Dan jangan sampai, kata Jokowi merugikan hak dari 8,3 juta siswa yang seharusnya mengikuti UN.
"Prinsip yang utama yang harus kita pegang adalah kebijakan ini bisa kita ambil tetapi jangan sampai merugikan dari hak dari 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti UN yang diadakan," ungkap Jokowi.
DPR dan Mendikbud Sepakat Ditiadakan
Dalam rapat Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, diputuskan bahwa Ujian Nasional ditiadakan untuk tahun 2020 ini karena dampak penyebaran corona.
"Dari rapat konsultasi via daring (online) antara anggota Komisi X dan Mendikbud Nadiem Makarim maka disiapkan berbagai opsi untuk menentukan metode kelulusan siswa salah satunya dengan nilai kumulatif dalam raport," ungkap Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, kepada wartawan, Selasa (23/3).
Dia menjelaskan rapat konsultasi menyepakati jika pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dari tingkat SMA, SMP, hingga SD ditiadakan. Kesepakatan ini didasarkan atas penyebaran Covid-19 yang kian masif.
Padahal jadwal UN SMA harus dilaksanakan pekan depan. Pun begitu dengan UN SMP serta SD yang harus dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang.
"Penyebaran wabah Covid-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April. Jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah Covid-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan," ujarnya.
(mdk/rnd)