Pimpinan KPK datangi DPP PKS di Pasar Minggu

Pada pertemuan ini, turut dihadiri pimpinan KPK, Laode M. Syarif dan Deputi Bidang Pencegahan, Pahala Nainggolan beserta jajarannya. Tim KPK akan disambut oleh Presiden PKS Sohibul Iman, Bendahara Umum dan sejumlah pengurus inti DPP PKS lainnya.

Tim Politik Berintegritas KPK akan mendatangi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sekitar pukul 14.00 Wib. Tim akan bertemu pengurus inti DPP PKS.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan maksud kedatangan tim untuk berkoordinasi dalam rangka pencegahan praktik korupsi yang belakangan menyeret sejumlah politikus.

"Tujuan terbesar tentu saja agar para pejabat publik yang terpilih melalui sistem rekruitmen yang baik dalam kepemimpinannya akan amanah, tidak korupsi dan berorientasi pada kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat," ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Rabu (20/7).

Pada pertemuan ini, turut dihadiri pimpinan KPK, Laode M. Syarif dan Deputi Bidang Pencegahan, Pahala Nainggolan beserta jajarannya. Tim KPK akan disambut oleh Presiden PKS Sohibul Iman, Bendahara Umum dan sejumlah pengurus inti DPP PKS lainnya.

Sebelumnya dari sejumlah pertemuan bersama partai politik, Febri mengatakan, secara keseluruhan terlihat komitmen yang cukup kuat untuk bersama-sama membenahi sektor politik di Indonesia.

"Kemudian, kesepahaman bersama bahwa korupsi banyak terjadi dan melibatkan aktor politik ke depan perlu dicegah melalui perbaikan dan penguatan Partai Politik yang sudah jauh lebih baik saat ini. Baik KPK ataupun Parpol ingin hal ini bersama-sama dibenahi," tuturnya.

Febri menjelaskan 4 item integritas yang menjadi perhatian, yaitu, Pendanaan partai politik yang tentu juga disertai dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, Sistem rekruitmen pejabat publik melalui parpol, kaderisasi yang terstruktur dan berjenjang di parpol dan Pengaturan dan penegakkan kode etik.

Setelah KPK masuk pada fase implementasi empat poin tersebut, ia menilai, keterbukaan semua pihak, baik pemerintah maupun parpol akan sangat mempengaruhi keberhasilan program pencegahan tersebut. KPK berharap masa depan politik dan demokrasi di Indonesia ke depan jauh lebih baik dan bersih dari korupsi. Lanjutnya

"Kami yakin hal ini akan berimplikasi logis pada banyak kebijakan yang akan diambil nantinya," paparnya