PKM Jilid I di Jateng, Tiga Daerah Alami Peningkatan Penularan Covid-19
Pada PPKM jilid II semua daerah di Jawa-Bali turut melaksanakannya. Ganjar optimistis PPKM di seluruh Jawa Bali akan memberikan dampak positif. Karena semua kepala daerah akan bergerak bersama-sama untuk menekan angka penularan Covid-19.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan tiga daerah di wilayahnya mengalami lonjakan signifikan kasus harian covid-19 selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diterapkan. Ketiga daerah itu yakni Kabupaten Semarang, Kota Solo, dan Kabupaten Jepara.
"Tadi dilaporkan pak Menko, ada beberapa kabupaten kota yang mengalami peningkatan selama PPKM. Masing-masing di Kabupaten Semarang, Solo dan Kabupaten Jepara," kata Ganjar Pranowo dalam keterangannya, Senin (1/2).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
Ganjar juga mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut PPKM jilid pertama pada 11-25 Januari tidak efektif menekan persebaran Covid-19. Maka, ia mengusulkan seluruh daerah di Jawa Bali secara serentak menerapkan PPKM.
"Memang PPKM jilid pertama itu tidak efektif, maka ada jilid kedua. Sekarang tinggal sepekan dan dampaknya masih kurang. Saya usulkan kepada pemerintah pusat, untuk seluruh kabupaten kota di Jawa Bali semuanya ikut PPKM,” ujar dia.
Butuh partisipasi masyarakat untuk menata ulang kepatuhan dalam melaksanakan PPKM jilid I. Salah satunya dengan memerintahkan bupati dan wali kota guna menata lokasi rawan kerumunan di pasar-pasar dan pusat perbelanjaan modern.
"Nanti tiga ini akan kami dampingi agar kemudian bisa terkendali. Akan dilakukan penataan-penataan di tingkat kabupaten dan kota yang ada yang mengalami peningkatan. Kita akan dibahas bersama bupati dan wali kotanya," ujar dia.
Pada PPKM jilid II semua daerah di Jawa-Bali turut melaksanakannya. Ganjar optimistis PPKM di seluruh Jawa Bali akan memberikan dampak positif. Karena semua kepala daerah akan bergerak bersama-sama untuk menekan angka penularan Covid-19.
"Saya usulkan kepada pemerintah pusat, untuk seluruh Kabupaten Kota di Jawa Bali semuanya ikut PPKM," kata dia.
Di Jateng sendiri, ia mengklaim bahwa semua bupati dan wali kota sudah ikut pelaksanaan PPKM. Sedangkan hasilnya, bisa dilihat pada angka rata-rata keterisian tempat tidur di rumah sakit berada di bawah 60 persen.
"Jadi capaiannya muncul dari sisi penanganan kesehatan. Tempat tidur isolasi dan ICU semuanya terkendali. Bahkan untuk tempat isolasi terpusat yang kami sediakan, sampai hari ini tidak pernah penuh. Seluruh bupati wali kota di Jateng ikut menerapkan. Sebab, mereka menganggap ini penting dan butuh partisipasi semuanya," ungkap dia.
Baca juga:
FX Rudy Klaim Pelaksanaan PPKM di Solo Sesuai Harapan
Polisi Tegur Ratusan Pengusaha Langgar Protokol Kesehatan di Sumbar
Ridwan Kamil Minta Pelaksanaan PPKM Tak Berjilid-jilid Seperti Sinetron
Sultan HB X Modifikasi PPKM dengan Optimalkan Posko di Desa dan Kecamatan
Bupati Sragen Klaim PPKM Jilid II Efektif Tekan Kasus Covid-19