PKS Sebut Anggaran Janggal DKI Imbas Anies Tak Punya Wakil
Menurut Arifin, salah satu tugas wagub itu adalah mengawasi anggaran. Kursi kosong yang ditinggalkan Sandiaga Uno itu berimbas kepada lemahnya pengawasan anggaran.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menilai munculnya anggaran janggal dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 karena kursi wakil gubernur masih kosong. Sehingga, pengawasan oleh eksekutif lemah.
"Ini kelemahan pengawasan, salah satunya tidak adanya wagub," kata Mohammad Arifin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10) dilansir dari Antara.
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Siapa kakek dari Anies Baswedan? Sebagai pria berusia 54 tahun, Anies Baswedan adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang diplomat yang pernah menjabat sebagai wakil Menteri Muda Penerangan RI dan juga sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Apa berita bohong yang disebarkan tentang Anies Baswedan? Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sasaran berita bohong atau hoaks yang tersebar luas di media sosial. Terlebih menjelang Pilkada serentak 2024.
-
Siapa kakek buyut dari Anies Baswedan? Umar merupakan kakek buyutnya.
-
Kapan Anies Baswedan dilahirkan? Ia lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1969, di Desa Cipicung, Kuningan, Jawa Barat.
Menurut Arifin, salah satu tugas wagub itu adalah mengawasi anggaran. Kursi kosong yang ditinggalkan Sandiaga Uno itu berimbas kepada lemahnya pengawasan anggaran.
"Itu salah satu dampaknya. Kekosongan wagub berimbas ke pengawasan anggaran jadi lemah," katanya.
Anggota Komisi E DPRD DKI itu mengatakan, dengan kurangnya pengawasan anggaran karena kekosongan kursi wakil gubernur maka seharusnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) semakin teliti ketika membuat anggaran.
Arifin juga mengatakan, seharusnya SKPD DKI dievaluasi secara mendalam oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sehingga tidak terjadi kesalahan serupa seperti pembuatan anggaran yang janggal untuk RAPBD 2020.
Kursi wakil gubernur DKI kosong setelah Sandiaga Uno mengundurkan diri pada Agustus 2018 untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden 2019.
Pembahasan pengganti Sandiaga Uno pun terhenti akibat pergantian anggota DPRD dari periode 2014-2019 menuju 2019-2024.
Sebenarnya pada masa DPRD 2014-2019, sudah ada dua nama usulan untuk mengisi posisi wakil gubernur dari Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
Namun hingga saat ini pembahasan mengenai wakil gubernur DKI tersendat karena DPRD DKI sedang membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama dengan eksekutif DKI.
Baca juga:
Akan Diumumkan Besok, UMP DKI Jakarta Tahun 2020 Naik Jadi Rp 4,2 Juta
Anggaran APBD Janggal, Gerindra Nilai Anies Kurang Bijak Salahkan Sistem
KPPOD Sebut Penyusunan RAPBD Harus Sesuai Visi Misi Gubernur
Djarot Soal Usulan RAPBD Tak Masuk Akal: Bukan Kesalahan Pak Anies
Anies Temukan Anggaran Belanja Kaos untuk Lomba Sampai Rp200 Juta
Anies Baswedan: Bapak Ibu Kirim Uang ke Pabrik, Berhenti Kerjakan Ini!
Bina Marga Usul Beli Motor di RAPBD 2020, Anies Suruh Ganti Sepeda