Plt Bupati Bogor ke PNS & Perangkat Desa: Jangan Pikir Kita Tak Diawasi Penegak Hukum
Iwan tidak memungkiri, dua Bupati Bogor yang telah dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus berada dalam pengawasan para APH.
Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengakui kinerja PNS Kabupaten Bogor terus diawasi Aparat Penegak Hukum (APH). Baik dalam hal mengambil setiap kebijakan, hingga penggunaan anggaran.
Iwan tidak memungkiri, dua Bupati Bogor yang telah dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus berada dalam pengawasan para APH.
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Kenapa Bogor disebut Kota Hujan? Karena jumlah milimeter air yang tercurah berada di atas angka 2.000, maka bisa dipastikan jika intensitas air hujan bisa terus turun sepanjang tahun. Ini yang membuat Bogor masih diselingi kondisi hujan saat musim kemarau karena jumlah kandungan air di awan yang tinggi.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kapan Kepala BPIP meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila di bantaran Kali Code Yogyakarta? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi, meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila sekaligus membagikan Program Basis (Bantuan Atasi Stunting) berupa pemberian makanan sehat serta pemberian paket belajar kepada anak-anak Bantaran Kali Code Yogyakarta, Senin (28/8/23).
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
Peristiwa itu, katanya, seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk Pemkab Bogor agar tidak ada lagi yang terjerat kasus serupa ke depannya. Iwan mengakui tugasnya saat ini bersama jajaran Pemkab Bogor, cukup berat untuk mengembalikan kepercayaan publik.
"Saya juga terus ingatkan teman-teman ASN agar bekerja sesuai aturan perundang-undangan berlaku, termasuk para perangkat desa harus melakukan hal serupa. Jadi jangan pernah berpikir kita tidak diawasi APH. Kita harus jadi lebih baik," kata Iwan dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Jumat (9/12).
Iwan menegaskan, salah satu upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Pemkab Bogor adalah dengan meningkatkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
MCP merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah) yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dan meliputi delapan area intervensi.
"Indek MCP kita di poin sekitar 81 persen. Kami targetkan masih ada waktu sampai Desember, dari delapan area antikorupsi harus diupayakan agar bisa di angka 90 persen. Jadi tahun depan jadi PR kita untuk perbaikan prioritas pada report perbaikan tentang korupsi," tegas Iwan.
Baca juga:
Dewas KPK Didesak Usut Dugaan Makelar Kasus di Internal
Tiga ASN Pemkab Bogor Divonis Lebih Berat dari Tuntutan dalam Kasus Ade Yasin
Ade Yasin, Gara-Gara WTP Masuk Bui 4 Tahun
Kuasa Hukum Ade Yasin Kecewa 39 Saksi Tidak Jadi Pertimbangan
Divonis Bersalah dan Dihukum Lebih Berat dari Tuntutan, Ade Yasin Nyatakan Banding