Polda Papua antisipasi sistem noken saat Pilkada karena rawan konflik

Untuk sistem noken adalah pemilihan suara sebuah komunitas berdasarkan perintah kepala sukunya atau dikenal dengan istilah Big Man.

2018-01-17 15:17:09

Polda Papua menyiapkan sejumlah langkah antisipasi konflik saat Pilkada serentak 2018 nanti. Sebab, masih terdapat kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah Papua dengan tingkat kerawanan cukup tinggi.

"Jadi begini di sana itu ada kan sistem noken, noken ini yang perlu kita antisipasi, karena kita belajar dari peristiwa Pilkada 2017, dari satu kota dan 10 Kabupaten itu ada lima kabupaten yang PSU dan terjadi konflik yang berkepanjangan dan itu merugikan kita semua," ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes A.M Kamal di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (17/1).

Untuk sistem noken adalah pemilihan suara sebuah komunitas berdasarkan perintah kepala sukunya atau dikenal dengan istilah Big Man.

Dengan adanya sistem tersebut yang sampai saat ini masih dipegang oleh masyarakat Papua, justru sistem tersebut bisa menimbulkan atau menyebabkan konflik di daerah yang memang dianggap rawan oleh pihaknya.

"Di Intan Jaya itu ada 4 orang meninggal, di Puncak Jaya ada 7 orang meninggal. Belum kerugian materiil baik perkantoran ataupun rumah. Bahkan luka di Intan Jaya sampai 106. Kapolda, jajaran dan Kasdam waktu itu ada di sana. Termasuk anggota kita juga kena luka panah. Karena kita beras di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.

Oleh karena itu, Polda Papua melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat yang ada di Papua, agar tak terjadi konflik yang berkepanjangan. Dirinya juga yakin terhadap masyarakat Papua bisa memilih calon pemimpin yang benar tanpa harus melalui sistem noken.

"Nah ini yang tidak kita harapkan, maka dari itu langkah yang dilakukan oleh pak Kapolda berupaya dengan seluruh tokoh masyarakat untuk menekan terjadi gangguan Kamtibmas. Yakinkan kepada masyarakat, ajak masyarakat untuk bahwa kita akan memilih calon pemimpin yang terbaik dari orang-orang yang baik yang ada di masing-masing kabupaten ataupun di provinsi Papua," tandasnya.

Seperti diketahui, Petahana Lukas Enembe dan Klemen Tinal akan ditantang oleh pasangan John Wempi Wetipo dan Habel Melkias Suwae, yang menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

Sebenarnya, ada satu pasang calon lagi, yakni Ones Pahabol dan Petrus Yoram Mambai. Namun, KPU Provinsi Papua menolak pendaftaran calon ini karena alasan kelengkapan syarat.

Pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal merupakan petahana sejak April 2013. Keduanya diusung oleh sembilan partai politik dengan total 42 kursi DPRD Papua, yakni Partai Demokrat 16 kursi, Partai Golkar 6 kursi, Partai Hanura 5 kursi, PKB 5 kursi, Partai Nasdem 3 kursi, PKS 3 kursi, PAN 2 kursi, PKPI 2 kursi, dan PPP 1 kursi. Pasangan ini telah mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Papua pada hari kedua pendaftaran calon, Selasa (9/1).

Sementara itu, pasangan Ones Pahabol dan Petrus Yoram Mambai yang hanya oleh diusung dua partai politik dengan total jumlah 13 kursi yakni PDI Perjuangan 6 kursi dan Partai Gerindra 7 kursi. Pasangan ini mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Papua pada hari ketiga pendaftaran calon, Rabu (10/1).

Baca juga:
Amankan Pilkada 2018, Polda Papua juga bertemu dengan ormas hingga para tokoh
Ini 13 aturan Polri untuk anggota di Pilkada serentak
TNI libatkan intelijen awasi netralitas anggota di Pilkada Serentak
Sisir daerah rawan konflik di Pilkada Serentak, Kapolri gandeng Kemendagri
Usul ditolak, Kapolri minta tak dicap kriminalisasi calon kepala daerah

(mdk/rhm)