Politisi PAN Akui UN Bermasalah: Susun, Cetak, Distribusi Soal Dikawal Polisi
Berbagai perbaikan yang sudah dijalankan sejauh ini, lanjut dia, tidak menunjukkan adanya perbaikan. Pelanggaran masih saja terjadi.
Politisi PAN Zainuddin Maliki mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang hendak mengganti Ujian Nasional (UN). Dia mengatakan, pelaksanaan UN yang terjadi selama ini memiliki cukup banyak masalah. Salah satunya penyelenggaraannya yang tidak bisa lepas dari kecurangan.
"Lihatlah UN selama ini, pemerintah itu menyelenggarakan UN berangkat dari zero trust. Yang susun soal tidak dipercaya, diawasi polisi. Yang cetak soal dikawal polisi, yang distribusi tidak bisa dipercaya dikawal polisi. Besok soal dibagi, disemayamkan di Polsek, gemboknya tiga, Kapolsek, Kepala dinas, Koordinator Pengawas," ungkapnya di Ruang Rapat Komisi X, Jakarta, Kamis (12/12).
-
Apa gunanya ujian sekolah? Dengan ujian sekolah, maka setiap pelajar dapat mengetahui hingga mengukur masing-masing kemampuannya dalam setiap mata pelajaran.
-
Kenapa kelas BPJS dihapus? Irsan mengatakan, untuk penyesuaian iuran ini masih perlu diskusi lebih lanjut.
-
Kapan kelas BPJS dihapus? Sehingga, Rizzky memastikan besaran iuran sekarang masih tetap sama dengan apa yang sudah berlaku selama ini."Untuk iuran masih tetap, karena tidak ada penghapusan kelas otomatis untuk iuran, ini masih mengacu kepada Perpres yang masih berlaku yaitu Perpres 64 tahun 2020 jadi masih ada kelas dan iuran masih sama," kata Irsan di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (15/5).
-
Kapan Desy Ratnasari menjalani ujian S-3 nya? Ujian tersebut berlangsung pada 7 Juni 2024.
-
Kapan doa menghadapi ujian biasanya dibaca? Tujuannya tak lain adalah untuk melihat seberapa dalam pemahaman setiap peserta atas suatu pelajaran tertentu.
-
Bagaimana cara menghadapi ujian hidup? Terus diterpa badai dan cobaan hidup membuat kita senantiasa lebih tangguh menghadapi berbagai pelik.
Berbagai perbaikan yang sudah dijalankan sejauh ini, lanjut dia, tidak menunjukkan adanya perbaikan. Pelanggaran masih saja terjadi.
"Sudah dikawal begitu masih bocor juga. Dulu UN itu satu kelas soal satu jenis. Karena nyontek dibikin lima. Masih nyontek dibikin dua puluh. Masih nyontek juga sekarang UNBK. Negeri ini bikin UN untuk ngajari manusia-manusia ini distrust," tegas dia.
Kebijakan Mendikbud untuk Perbaiki
Karena itu, dia memandang kebijakan Mendikbud sebagai upaya untuk memperbaiki hal tersebut. Memang patut diakui bahwa kebijakan tersebut perlu persiapan yang matang.
"Pak Menteri punya wacana mengganti UN. Memang perlu persiapan. Pak Menteri melakukan dekonstruksi terhadap narasi yang selama ini disakralkan. Bahkan seolah-olah kalau kemudian menolak UN itu dianggap murtad," tandasnya.
(mdk/eko)