Politisi PDIP: Komandan tertinggi itu konstitusi
Menurut Wuryanto, sikap fraksinya tidak akan berubah dan tetap akan ngotot untuk revisi UU KPK.
Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto menyatakan bahwa usulan revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan instruksi langsung dari komandan tertinggi partainya. Lalu siapa yang dimaksud?
Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyatakan bahwa komandan tertinggi partainya itu bukanlah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya komandan tersebut adalah adalah ideologi yang taat akan konstitusi.
"Itu yang menjadikan bahwa partai kami solid. Bahwa komandan itu ideologi partai. Ideologi taat pada konstitusi. Komandannya ya itu konstitusi itu," kata Masinton saat dihubungi merdeka.com, Jumat (9/10).
Saat dicecar kembali apakah komandan tersebut adalah Megawati Soekarnoputri dia kembali mengutarakan hal yang sama. Namun, kata dia, Ketua Umum maupun anggota partainya merupakan 'bawahan' dari komandan yang dia sebut konstitusi itu.
"Semua partai itu taat sama komandannya, konstitusi. Termasuk Ketua Umum dan anggota harus taat sama konstitusi," kilahnya.
Sebelumnya, sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto angkat bicara soal polemik revisi UU KPK yang kini sedang panas dibahas di DPR. Menurut Bambang, revisi atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut adalah perintah dari komandan tertinggi di PDIP.
"PDI Perjuangan kan harus tegak lurus kalau perintah komandannya, pimpinannya A maka kita A semua. Kalau B ya B," ujar Bambang Wuryanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10).
Menurut Wuryanto, sikap fraksinya tidak akan berubah dan tetap akan ngotot untuk revisi UU KPK. Dan dia yakin instruksi itu akan diikuti oleh semua anggota fraksi.
Namun saat diperjelas apakah hal tersebut instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Bambang menjawab jika usulan revisi UU KPK tersebut memang perintah partainya. Bambang tak mau menyebut nama Megawati.
"Ini perintah partai, kita sudah sepakat kalau A ya semua A," ujar dia.
Baca juga:
Titah komandan tertinggi PDIP & cerita Megawati minta KPK dibubarkan
Draf revisi UU KPK pakai kop Presiden, PPP akan tanyakan ke PDIP
Cerita para anggota DPR 'tertipu' teken draf revisi UU KPK
Sekjen PDIP: Pembatasan usia 12 tahun dapat memacu kinerja KPK
Politikus PKB: Saya diminta ke ruang Fraksi PDIP teken revisi UU KPK
Tudingan politisi PDIP RJ Lino dan Menteri Rini terlibat korupsi
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.