Polri klaim Satgas Money Politic cegah niat culas calon pejabat buat balik modal
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan momentum Pilkada merupakan masa terbilang rawan bagi calon kepala daerah untuk menghambur-hamburkan uang dengan tujuan terpilih menjadi orang nomor satu di suatu daerah.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk Satgas Money Politic. Pembentukan satgas diklaim salah satu persiapan Polri jelang Pilkada Serentak 2018. Satgas Money Politic disebut-sebut berbeda dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan momentum Pilkada merupakan masa terbilang rawan bagi calon kepala daerah untuk menghambur-hamburkan uang dengan tujuan terpilih menjadi orang nomor satu di suatu daerah.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
"Ini sistem dimana calon kepala daerah keluarkan uang cukup banyak. Dari gajinya aja selama lima tahun pasti enggak balik," ujar Setyo kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (4/1).
Praktis, uang yang dikeluarkan dalam pesta demokrasi nantinya harus kembali lagi dalam jumlah yang sama maupun lebih. Atau biasa disebut balik modal.
"Ditengarai pasti ingin kembalikan modal dengan cara enggak benar. Sistemnya ini mesti dicegah. Supaya enggak berlangsung money politic. Represif untuk preventif. Dengan ini ditangkep maka yang lain akan memberi efek deteren," tegasnya.
Namun, hingga kini Polri masih merancang jumlah personel satgas yang dibutuhkan. Polri juga berharap mampu bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Diharapkan akan kerjasama dengan KPK karena KPK memiliki keterbatasan siapa saja yang ditangani KPK, Polri enggak. Siapapun," tandasnya.
Baca juga:
PKS kumpulkan bakal calon kepala daerah untuk ikrar pemenangan
DPD Demokrat kumpul di rumah SBY bahas Pilkada Serentak
Demokrat sebut sedang dikriminalisasi polisi, ini tanggapan Mabes Polri
Demokrat ungkap upaya kriminalisasi di Pilgub Kaltim, Papua dan DKI
Gus Aiz, cucu Kiai Hasyim Asyari bakal maju Pilkada Kota Kediri